Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan aliran dana suap yang melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada dugaan pemberian suap terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap proyek pengadaan barang di Kabupaten Muara Enim.
Menurut Budi, dalam konstruksi perkara yang sedang dikembangkan, terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp500 juta dari pihak swasta kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebagian dana tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi hasil pemeriksaan BPK.
"Sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
KPK menduga dana tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan smart board atau papan pintar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Proyek tersebut sebelumnya menjadi objek pemeriksaan BPK dan ditemukan sejumlah persoalan yang kini tengah didalami penyidik antirasuah.
"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV yang kemarin sudah dijelaskan dalam konstruksi perkara," kata Budi.
Lima ASN BPK Diamankan
Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sumatera Selatan. Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan lima aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan BPK.
Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri lebih jauh dugaan aliran dana suap serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta.
Meski demikian, KPK belum merinci identitas seluruh pihak yang diamankan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
Modus Gunakan Rekening Pihak Lain
Sebelumnya, KPK mengungkap modus yang diduga digunakan dalam perkara tersebut. Bupati Muara Enim, Edison, diduga memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN), untuk membuat rekening atas nama pihak lain sebagai sarana penyamaran aliran dana.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa rekening tersebut diduga digunakan untuk menampung dana yang berasal dari pihak swasta yang berkepentingan dengan proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut penyidik, dana sebesar Rp500 juta diterima oleh ABN dari Cory Erin Hardi (CRH), yang diketahui merupakan marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan smart board Tahun Anggaran 2025.
"Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya," ungkap Achmad Taufik Husein.
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain
Hingga kini KPK masih terus mendalami aliran dana yang diduga mengalir kepada sejumlah pihak, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum auditor maupun pejabat lainnya dalam proses pemeriksaan proyek pengadaan tersebut.
Penyidik juga tengah menelusuri apakah dugaan suap kepada pihak BPK dilakukan untuk mempengaruhi hasil audit atau menghilangkan temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena menyentuh lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. KPK menegaskan akan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu guna memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
0 Komentar