Dugaan Penyelundupan Emas 4 Kilogram di Bandara Singkawang Jadi Sorotan, Kepala Bea Cukai Tegaskan Bukan Ranah Pengelolaan Bea Cukai
SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT – Dugaan penyelundupan emas batangan seberat sekitar 4 kilogram di Bandara Singkawang kembali menjadi perhatian publik. Peristiwa yang disebut-sebut terjadi pada Sabtu, 6 Juni 2026 itu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kewenangan pengawasan di kawasan bandar udara, termasuk peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam bincang santai Tim Media Sekber bersama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang membawahi wilayah Jagoi Babang, Arman Tarmidzi, salah satu awak media, Fredy Legito, A.Md.Kom, mengajukan pertanyaan terkait sejumlah kasus yang pernah mencuat di wilayah Kalimantan Barat.
Fredy mencontohkan informasi yang beredar mengenai dugaan penyelundupan emas batangan di Bandara Singkawang dan mempertanyakan apakah bandara tersebut berada di bawah pengawasan Bea Cukai.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Arman Tarmidzi menegaskan bahwa Bandara Singkawang tidak berada di bawah pengelolaan maupun pengawasan operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Benar, Bandara Singkawang bukan berada di bawah pengelolaan Bea Cukai. Tugas Bea Cukai berbeda dengan pengelola bandar udara," jelas Arman.
Ia menerangkan bahwa secara kelembagaan, pengelolaan operasional bandar udara merupakan kewenangan penyelenggara bandara di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, Bea Cukai hanya memiliki kewenangan melakukan pengawasan kepabeanan terhadap barang yang keluar dan masuk wilayah pabean Indonesia, terutama pada bandara yang melayani penerbangan internasional atau telah ditetapkan sebagai kawasan pabean.
"Apabila suatu saat Bandara Singkawang melayani penerbangan internasional dan ditetapkan sebagai kawasan pabean, maka Bea Cukai akan menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan. Namun hal itu tidak berarti Bea Cukai menjadi pengelola bandara," tegasnya.
Arman menjelaskan bahwa saat ini Bandara Singkawang dioperasikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Sementara itu, wilayah kerja kepabeanan Kota Singkawang berada di bawah KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete.
Ia menambahkan bahwa pengawasan keamanan penerbangan sehari-hari, termasuk pemeriksaan awal terhadap penumpang dan barang bawaan di Security Check Point (SCP), merupakan kewenangan petugas Aviation Security (Avsec) dan otoritas bandar udara sesuai regulasi penerbangan sipil.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, dugaan penyelundupan emas tersebut bermula ketika seorang penumpang pria menjalani pemeriksaan keamanan sebelum keberangkatan.
Barang bawaan penumpang tersebut dilaporkan menimbulkan kecurigaan saat melewati alat pemeriksaan di ruang Security Check Point (SCP). Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, petugas diduga menemukan beberapa batang emas dengan berat keseluruhan sekitar empat kilogram.
Salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan bahwa penumpang tersebut sempat dimintai keterangan mengenai asal-usul emas yang dibawanya.
Menurut sumber tersebut, penumpang berinisial PIG berdalih bahwa emas tersebut merupakan harta warisan keluarga. Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen atau bukti kepemilikan yang mendukung keterangannya, yang bersangkutan disebut tidak dapat memperlihatkannya.
Sumber juga menyebutkan bahwa penumpang tersebut kemudian membatalkan keberangkatannya dan meninggalkan area bandara, sedangkan koper yang telah lebih dahulu masuk ke bagasi disebut tetap ikut diterbangkan. Informasi ini masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak-pihak berwenang.
Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi dari pengelola Bandara Singkawang, otoritas penerbangan, aparat penegak hukum, maupun instansi terkait mengenai status hukum barang yang ditemukan ataupun perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antarinstansi apabila ditemukan barang bernilai tinggi atau diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum di lingkungan bandar udara.
Arman Tarmidzi berharap masyarakat memahami bahwa setiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai tugas masing-masing lembaga.
"Kami siap menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan negara. Sinergi antarinstansi sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan negara dapat berjalan optimal," pungkasnya.
Hak Jawab
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Bandara Singkawang, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Singkawang, Aviation Security (Avsec), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, akurat, dan sesuai fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fredy Legito
0 Komentar