Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih menggunakan alokasi dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembahasan pagu indikatif BGN tahun anggaran 2027 bersama Komisi IX DPR RI.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa sumber anggaran MBG saat ini masih berasal dari dua sektor tersebut.
“Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI.
Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BGN memperoleh pagu indikatif sekitar Rp270,2 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027 dengan target melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, BGN menyebut jumlah penerima manfaat masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah tengah melakukan penyesuaian sasaran agar program lebih tepat guna dan fokus kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
“Yang jelas akan ada efisiensi lagi,” kata Agustina.
Dari hasil simulasi awal, jumlah penerima manfaat MBG diperkirakan dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Meski demikian, BGN memastikan pengurangan tersebut tidak mengubah tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.
Evaluasi Penerima dan Operasional Dapur MBG
BGN menyatakan pembahasan terkait jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun 2027 masih belum final. Pemerintah masih akan melakukan pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Penyesuaian jumlah penerima juga berpotensi berdampak pada pengelolaan operasional dapur MBG. Namun, pemerintah menegaskan prioritas utama adalah memastikan program berjalan efektif dan bantuan diterima oleh kelompok yang tepat sasaran.
Selain evaluasi penerima manfaat, BGN juga akan melakukan pembenahan internal, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pendataan.
Selama masa libur sekolah, BGN berencana melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program ketika aktivitas sekolah kembali berjalan.
DPR Dorong Sumber Anggaran Tidak Membebani Pendidikan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap ke depan pendanaan MBG dapat memiliki skema tersendiri dan tidak lagi mengambil dari pos pendidikan.
Meski demikian, ia menilai penentuan sumber anggaran merupakan kewenangan pemerintah.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi pagu kementerian pendidikan maupun tunjangan guru. Menurutnya, anggaran pendidikan dan transfer daerah untuk sektor pendidikan tetap mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Habiburokhman menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG memiliki dasar karena mayoritas penerima manfaat merupakan peserta didik.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memperkuat pengawasan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Redaksi)
#MakanBergiziGratis #MBG #BGN #AnggaranNegara #Pendidikan #Kesehatan #DPRRI #BeritaNasional
0 Komentar