Medan – Perkara pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menggunakan jeriken kembali menjadi sorotan publik. Dua terdakwa, Azis Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Muslim Cibro, dituntut pidana penjara selama 5 bulan 5 hari oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan dalam perkara pembelian Pertalite sebanyak 25 liter.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (15/6/2026), JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 serta ketentuan pidana terkait lainnya.
Jaksa Reza Surya Nasution menyampaikan tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa.
“Menuntut pidana terhadap terdakwa Ranning dan Aziz dengan pidana penjara selama lima bulan dan lima hari,” ujar Reza dalam persidangan.
Kasus ini bermula saat kedua terdakwa diduga melakukan pembelian Pertalite menggunakan jeriken di salah satu SPBU Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kota Medan.
Dari hasil pemeriksaan, disebutkan terdapat pengisian Pertalite sebanyak 25 liter menggunakan jeriken tanpa menggunakan barcode Pertamina. BBM tersebut diduga akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam perkara ini, hal yang menjadi sorotan publik adalah adanya pertanyaan mengenai rantai distribusi BBM bersubsidi.
Jika pembeli dikenakan proses hukum karena membeli menggunakan jeriken, maka muncul pertanyaan:
Bagaimana dengan pihak yang melayani pengisian BBM menggunakan jeriken?
Apakah pengawasan terhadap operator SPBU sudah berjalan maksimal?
Apakah penindakan hanya berhenti pada pembeli kecil sementara jalur pelayanan dan penyediaan juga perlu diperiksa?
Kuasa hukum terdakwa sebelumnya menyampaikan bahwa perkara tersebut seharusnya dilihat secara proporsional. Menurut pihak pembela, kliennya bukan pemain besar penyalahgunaan BBM bersubsidi, melainkan hanya melakukan pembelian yang dianggap melanggar prosedur.
Penasihat hukum juga menyoroti ancaman denda yang sebelumnya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut mereka, hukuman sebesar itu lebih tepat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM berskala besar, bukan masyarakat kecil.
Dalam persidangan, majelis hakim juga sempat mempertanyakan dasar penangkapan kedua terdakwa karena terdapat perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan isi berita acara pemeriksaan (BAP).
Hakim anggota Khamozaro Waruwu bahkan mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap berjalan objektif.
“Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request, jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum,” ujar hakim dalam persidangan.
Perkara ini menjadi perhatian karena berada di tengah persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari antrean panjang, kelangkaan di sejumlah daerah, hingga dugaan penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Masyarakat berharap penegakan hukum terhadap BBM bersubsidi dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar pengguna akhir, tetapi juga menelusuri seluruh mata rantai apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Sebab tujuan utama pengawasan BBM bersubsidi adalah memastikan energi yang mendapat subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar