MEDAN – Sebuah perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan memicu perdebatan publik terkait penerapan hukum di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dua pemuda, Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro, kini berstatus terdakwa setelah membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 25 liter menggunakan jeriken.
Meski jumlah BBM yang dibeli relatif kecil, keduanya dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ancaman yang dihadapi tidak ringan, yakni pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Kasus ini bermula ketika kedua terdakwa membeli Pertalite di sebuah SPBU di Kota Medan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, BBM tersebut disebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional kendaraan dan keperluan pribadi di lokasi lain, bukan untuk dijual kembali maupun ditimbun.
Namun penggunaan jeriken sebagai wadah pengangkutan BBM menjadi persoalan hukum. Aparat menilai pengangkutan BBM tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan sehingga perkara berlanjut ke tahap penyidikan hingga akhirnya masuk ke meja hijau.
Perkara tersebut kemudian menjadi sorotan karena dianggap menyentuh persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang masih mengandalkan pembelian BBM menggunakan jeriken untuk kebutuhan pertanian, perikanan, usaha kecil, maupun operasional alat tertentu yang jauh dari akses SPBU.
Kuasa Hukum Pertanyakan Proporsionalitas Penegakan Hukum
Kuasa hukum terdakwa, Hermansyah Hutagalung, menilai penerapan pasal yang digunakan terhadap kliennya perlu dikaji secara lebih proporsional. Menurutnya, ketentuan pidana dalam UU Migas sejatinya dirancang untuk menindak praktik penyalahgunaan BBM dalam skala besar seperti penimbunan, distribusi ilegal, penyelundupan, maupun kegiatan komersial yang merugikan negara.
"Klien kami membeli sekitar 25 liter BBM untuk kebutuhan sendiri. Tidak ada bukti adanya penjualan kembali, tidak ada unsur penimbunan, dan tidak ada keuntungan ekonomi yang diperoleh. Karena itu kami mempertanyakan penerapan pasal dengan ancaman pidana yang sangat berat," ujarnya usai persidangan.
Menurut Hermansyah, penegakan hukum semestinya mampu membedakan antara dugaan tindak pidana yang terorganisir dan berorientasi keuntungan dengan tindakan masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menjadi Perdebatan Publik
Kasus ini memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Sebagian menilai aturan harus ditegakkan tanpa pengecualian demi mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda puluhan miliar rupiah layak diterapkan terhadap pembelian BBM sebanyak 25 liter yang diklaim untuk kebutuhan pribadi.
Perdebatan tersebut semakin menguat karena selama ini pembelian BBM menggunakan jeriken masih kerap ditemukan di berbagai daerah, khususnya untuk keperluan nelayan, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pengisian bahan bakar.
Aturan Migas dan Pengawasan Distribusi BBM
Pemerintah melalui berbagai instansi, termasuk sektor pengawasan hilir migas, selama ini terus memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna mencegah praktik penimbunan, penyalahgunaan kuota, hingga perdagangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Salah satu modus yang sering ditemukan adalah pembelian BBM menggunakan jeriken atau wadah tertentu tanpa dokumen pendukung maupun rekomendasi yang dipersyaratkan. Karena itu, regulasi memberikan sanksi tegas terhadap aktivitas pengangkutan, penyimpanan, maupun niaga BBM tanpa izin yang sah.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Hakim akan menilai seluruh fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.
Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga saat ini perkara masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, kedua terdakwa tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan akhir yang menyatakan sebaliknya.
Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut persoalan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai keseimbangan antara penegakan hukum, kepastian regulasi, serta rasa keadilan bagi masyarakat.
Apapun hasil akhirnya nanti, perkara tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu rujukan penting dalam melihat bagaimana aturan sektor migas diterapkan terhadap masyarakat yang melakukan pengangkutan BBM dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan non-komersial.
0 Komentar