BBM Subsidi Langka Usai SPBU Ditutup, Warga Sungai Laur: Kami Dukung Penegakan Hukum, Tapi Jangan Matikan Ekonomi Rakyat
KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Penutupan sementara SPBU di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, akibat dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi kini menimbulkan dampak yang semakin dirasakan masyarakat.
Hampir satu bulan sejak operasional SPBU dihentikan, warga mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, Sungai Laur merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi, dan usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menindak dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Namun, mereka berharap proses hukum tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.
Ekonomi Warga Mulai Terdampak
Kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai dirasakan langsung oleh berbagai kalangan.
Petani mengeluhkan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk mesin pertanian dan transportasi hasil panen. Nelayan menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitas melaut. Sementara pelaku usaha kecil dan jasa transportasi harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan bakar dari luar wilayah.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat perputaran ekonomi masyarakat apabila tidak segera ditemukan solusi.
“Kalau manajemen lama memang bermasalah, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi masyarakat jangan ikut menjadi korban. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan BBM agar aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar Deni Santoso, salah seorang warga Sungai Laur.
Menurutnya, BBM subsidi bukan sekadar komoditas energi, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor produktif.
Masyarakat Usulkan Pergantian Pengelola
Di tengah berlangsungnya proses evaluasi dan audit, warga mulai mendorong adanya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan SPBU.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah pergantian manajemen apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam operasional sebelumnya.
Warga berharap SPBU dapat kembali beroperasi dengan sistem pengelolaan yang lebih transparan, profesional, dan mampu menjamin distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
“Kalau memang pengelola lama bermasalah, lebih baik diganti saja. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan distribusi BBM kembali normal,” kata Deni.
Pertamina Diminta Segera Ambil Langkah Nyata
Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, masyarakat juga meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi.
Mereka berharap evaluasi yang dilakukan tidak berlangsung terlalu lama karena dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Sungai Laur sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi serupa kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pertamina agar persoalan ini segera mendapatkan solusi.
Pertamina Masih Lakukan Audit
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan masyarakat dan menjadikan aspirasi tersebut sebagai perhatian serius.
Menurutnya, saat ini Pertamina masih melakukan audit dan evaluasi terhadap aspek operasional maupun administrasi SPBU Sungai Laur guna memastikan seluruh kegiatan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Kami juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar kebutuhan BBM masyarakat Sungai Laur dapat terpenuhi sesuai aturan,” ujarnya.
Pertamina menegaskan bahwa proses audit dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat nantinya dapat berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran.
Antara Penegakan Hukum dan Hak Masyarakat
Kasus yang terjadi di Sungai Laur kini menjadi contoh penting bahwa penegakan hukum dan pelayanan publik harus berjalan secara seimbang.
Masyarakat mendukung upaya memberantas penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama proses penegakan hukum berlangsung.
Warga berharap pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dapat segera menemukan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada ketersediaan BBM subsidi.
Bagi masyarakat Sungai Laur, persoalan ini bukan semata soal distribusi bahan bakar, melainkan soal keberlangsungan mata pencaharian ribuan warga yang setiap hari bergantung pada energi untuk bekerja, berusaha, dan menghidupi keluarga mereka.
Kalimantan Barat, 25 Juni 2026
Fredy Legito
0 Komentar