KALIMANTAN BARAT – Kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Antrean panjang kendaraan roda dua, roda empat, hingga warga yang membawa jeriken terus terjadi hampir setiap hari di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.
Kondisi tersebut terpantau di beberapa kawasan perbatasan, di antaranya Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, serta Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Masyarakat harus menghabiskan waktu puluhan menit hanya untuk memperoleh beberapa liter BBM subsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
Di SPBU Jagoi Babang, antrean kendaraan terlihat mengular sejak pagi hari. Warga mengaku harus menunggu antara 30 hingga 45 menit, bahkan lebih lama saat pasokan mulai menipis atau jumlah pembeli meningkat.
Pemilik SPBU Jagoi Babang mengungkapkan bahwa keterbatasan kuota BBM yang diterima menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang tersebut.
"Kuota yang kami terima memang masih terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat cukup tinggi, terutama karena wilayah pelayanan kami mencakup daerah perbatasan dan desa-desa yang jauh dari akses SPBU lainnya," ujarnya.
Kondisi itu diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang membeli BBM menggunakan jeriken berukuran besar. Namun menurut pihak SPBU, pembelian menggunakan jeriken sulit untuk dibatasi karena sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa pedalaman yang belum memiliki akses langsung terhadap fasilitas penyaluran BBM resmi.
Sejumlah warga yang diwawancarai berharap pemerintah segera menambah jumlah SPBU maupun lembaga penyalur resmi BBM di kawasan perbatasan dan pedalaman.
"Kami bukan ingin membeli berlebihan. Banyak desa di sini jauh dari SPBU. Kalau tidak menggunakan jeriken, masyarakat di kampung tidak bisa mendapatkan BBM," ujar salah seorang warga.
Keluhan juga muncul terkait sistem rekomendasi pembelian BBM subsidi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat perdesaan. Beberapa warga mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengurus rekomendasi yang menjadi syarat pembelian BBM untuk kebutuhan usaha maupun alat pertanian.
Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kegiatan produktif.
"Harapan kami pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat perbatasan. Jangan sampai aturan yang dibuat di kota justru menyulitkan warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan," ungkap seorang warga sambil menunjukkan dokumen rekomendasi yang digunakannya untuk membeli BBM.
Fenomena antrean panjang BBM di kawasan perbatasan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan distribusi energi di Kalimantan Barat. Di satu sisi pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, namun di sisi lain akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti BBM masih menghadapi berbagai kendala.
Selain penambahan kuota BBM subsidi, masyarakat menilai pemerintah bersama Pertamina perlu mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi energi hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Kehadiran SPBU baru maupun lembaga penyalur resmi dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap pembelian menggunakan jeriken serta mengurai antrean panjang yang terus terjadi.
Masyarakat berharap persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian sesaat, melainkan segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret agar kebutuhan energi warga perbatasan dapat terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan.
Penulis: Fredy Legito
Kalimantan Barat, 25 Juni 2026
0 Komentar