JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang diduga tidak melaporkan penghasilan secara sesuai. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mencocokkan data aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi listrik rumah tangga, melalui sistem Coretax.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, Coretax memungkinkan DJP melakukan pengujian kewajaran laporan perpajakan dengan memanfaatkan integrasi berbagai basis data pemerintah secara lebih luas.
Melalui sistem tersebut, DJP dapat membandingkan sejumlah indikator, seperti konsumsi listrik, kepemilikan usaha, identitas wajib pajak, hingga informasi ekonomi lainnya untuk melihat apakah jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Termasuk juga pengujian-pengujian kewajaran daripada laporan perpajakan menggunakan data-data konsumsi, data konsumsi listrik misalnya,” ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC), Kamis (18/6/2026).
Ia memberikan contoh, apabila seseorang memiliki konsumsi listrik yang sangat besar namun pembayaran pajaknya tergolong rendah, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk dilakukan pemeriksaan kewajaran.
“Apakah benar ketika konsumsi listriknya sampai katakanlah 10 ribu watt, ternyata yang bersangkutan memiliki rumah, tetapi perpajakannya hanya membayar misalnya Rp10 juta per tahun. Nah, ini menjadi benchmark untuk mengukur kewajaran,” jelasnya.
Menurut Bimo, pemanfaatan data bukan berarti langsung menyimpulkan adanya pelanggaran pajak, tetapi menjadi alat bagi DJP untuk melihat kesesuaian antara profil ekonomi seseorang dengan kewajiban perpajakannya.
Coretax sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang menggabungkan layanan, proses bisnis, pengelolaan data, serta manajemen kepatuhan dalam satu platform digital.
Sistem ini juga dirancang terhubung dengan berbagai instansi lain, mulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem perbendaharaan negara, hingga layanan pengaduan.
Ke depan, konektivitas Coretax juga akan diperluas dengan berbagai lembaga seperti Online Single Submission (OSS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
DJP menilai integrasi data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi wajib pajak sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih akurat, efektif, dan berkeadilan.
“Integrasi data ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara DJP dengan berbagai instansi, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya,” pungkas Bimo.
0 Komentar