PONTIANAK – Pengusutan dugaan jaringan perdagangan emas ilegal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus berkembang. Di tengah penyidikan tersebut, perhatian publik turut tertuju pada dugaan jalur distribusi emas hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dari Kalimantan Barat, termasuk isu yang menyeret nama Bandara Singkawang.
Sorotan itu bermula dari berbagai unggahan di media sosial yang menarasikan dugaan adanya pengiriman emas ilegal melalui layanan kargo Bandara Singkawang. Sejumlah akun bahkan menyebut adanya modus penggunaan identitas samaran serta dugaan keterlibatan oknum tertentu. Namun hingga kini, seluruh informasi tersebut masih berupa klaim yang belum terbukti secara hukum.
Di sisi lain, Bareskrim Polri memang sedang mengusut perkara dugaan perdagangan emas ilegal yang melibatkan jaringan perusahaan pengolahan emas. Penyidik telah menetapkan beberapa tersangka, menyita pabrik pengolahan emas milik PT Simba Jaya Utama di Sidoarjo, Jawa Timur, beserta 17 mesin pemurnian emas, emas batangan seberat 51,3 kilogram, perhiasan emas, uang tunai miliaran rupiah, dokumen transaksi, hingga barang bukti elektronik.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pembelian emas yang berasal dari aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Barat. Penyidik juga menggunakan pendekatan TPPU untuk menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana tersebut.
Dalam pengembangan penyidikan, nama pengusaha Siman Bahar sempat disebut berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik. Namun proses hukum terhadap yang bersangkutan gugur demi hukum setelah meninggal dunia pada April 2026. Meski demikian, penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat tetap berjalan.
Dugaan Jalur Distribusi Jadi Sorotan
Terbukanya perkara perdagangan emas ilegal tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai jalur distribusi emas hasil PETI dari Kalimantan Barat menuju daerah lain.
Narasi yang beredar di media sosial menyebut Bandara Singkawang diduga dimanfaatkan sebagai salah satu jalur pengiriman emas melalui layanan kargo. Informasi tersebut kemudian memicu desakan agar aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke jalur distribusi.
Namun, hingga berita ini ditulis belum terdapat bukti ataupun pernyataan resmi dari Bareskrim Polri yang menyatakan Bandara Singkawang menjadi bagian dari jaringan perdagangan emas ilegal yang sedang diusut.
Kapolres Singkawang: Tidak Ditemukan Pelanggaran
Menanggapi isu yang berkembang, Kapolres Singkawang, AKBP Dody Yudianto Arruan, menegaskan informasi mengenai penyelundupan emas ilegal melalui Bandara Singkawang yang ramai di media sosial tidak terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan polisi.
Ia menjelaskan, pada Sabtu (27/6/2026), petugas Aviation Security (Avsec) sempat mengamankan seseorang yang membawa sekitar delapan kilogram emas dan menyerahkannya ke Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan.
Setelah dilakukan pendalaman, polisi menyatakan emas tersebut merupakan perhiasan yang telah dilengkapi dokumen administrasi yang sah dan ditujukan untuk dipasarkan ke toko-toko emas, bukan kepada perorangan.
Karena tidak ditemukan unsur tindak pidana maupun pelanggaran hukum, yang bersangkutan kemudian diserahkan kembali kepada petugas bandara untuk melanjutkan proses sesuai prosedur yang berlaku.
Pengawasan Tetap Harus Diperkuat
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pengawasan terhadap distribusi barang bernilai tinggi melalui jalur udara tetap perlu diperkuat, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan ilegal.
Mereka menekankan bahwa setiap dugaan penyelundupan harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, berdasarkan alat bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan narasi media sosial.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hingga kini, Bareskrim Polri masih terus mengembangkan perkara dugaan perdagangan emas ilegal dan TPPU tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat perkembangan resmi dari aparat penegak hukum maupun pihak terkait, pemberitaan akan diperbarui sesuai fakta yang terverifikasi.
0 Komentar