JAKARTA – Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif pada awal 2026 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen secara tahunan pada kuartal I. Namun, lembaga tersebut mengingatkan adanya tantangan terkait semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari kondisi eksternal global, meningkatnya belanja negara, kenaikan subsidi energi, hingga tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara.
“Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun didorong oleh konsumsi rumah tangga serta peningkatan belanja pemerintah. Salah satu faktor pendorong belanja pemerintah adalah percepatan penyaluran tunjangan hari raya bagi ASN serta pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap konsumsi pemerintah sebagai penopang pertumbuhan jangka pendek memiliki risiko apabila tidak diikuti dengan penguatan sektor produktif.
“Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang berlaku,” ujar Bank Dunia.
Selain belanja negara, Bank Dunia juga menyoroti kondisi penerimaan pajak Indonesia. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disebut turun menjadi sekitar 9,3 persen pada 2025, menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah.
Tekanan fiskal juga dipengaruhi oleh meningkatnya beban subsidi energi. Bank Dunia mencatat sebagian manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah melakukan reformasi subsidi energi secara bertahap, termasuk penyesuaian kebijakan harga, pemberian bantuan yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan, serta pengalihan anggaran ke sektor perlindungan sosial dan investasi publik.
Bank Dunia memperkirakan langkah reformasi tersebut dapat membantu memperluas ruang fiskal pemerintah dalam jangka menengah, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.
Pemerintah Indonesia hingga kini terus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menjalankan program prioritas, serta memastikan kesehatan anggaran negara tetap terjaga.
Fredy Legito
0 Komentar