JAKARTA, 4 Juni 2026 – Industri pertambangan nasional mulai merasakan dampak kebijakan pemangkasan target produksi mineral dan batu bara (minerba) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan tambang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor batu bara dan nikel.
Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa PHK telah terjadi di beberapa perusahaan anggota, meskipun jumlah pastinya masih dalam proses pendataan.
“Di lapangan sudah terjadi PHK di beberapa perusahaan. Kami mencatat ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK baik di batu bara maupun nikel,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Rizal, diperlukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti jumlah pekerja yang terdampak akibat pengurangan kuota produksi tersebut.
Puluhan Ribu Pekerja Berpotensi Terdampak
Sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen, memperkirakan kebijakan pemangkasan produksi berpotensi memberikan dampak besar terhadap industri jasa pertambangan.
Berdasarkan perhitungan Perhapi, sekitar 50 ribu tenaga kerja berpotensi terdampak, sementara sekitar 10 ribu hingga 20 ribu unit alat berat terancam berhenti beroperasi apabila pengurangan produksi dilakukan secara signifikan.
Ardhi mencontohkan perusahaan jasa pertambangan besar seperti PT Pamapersada Nusantara yang mampu memproduksi lebih dari 100 juta ton batu bara per tahun dengan sekitar 24 ribu pekerja dan ribuan unit alat berat.
Menurutnya, apabila target produksi nasional dipangkas secara besar-besaran, maka kebutuhan tenaga kerja dan alat produksi otomatis akan ikut menurun.
Produksi Batu Bara dan Nikel Dipangkas
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian target produksi sejumlah komoditas tambang guna menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga.
Dalam kebijakan tersebut:
- Produksi batu bara ditargetkan sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 790 juta ton.
- Produksi bijih nikel ditargetkan sekitar 250 juta ton, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang mencapai 379 juta ton.
Pemerintah berpendapat langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri tambang nasional serta menghindari kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga komoditas di pasar global.
Perlu Antisipasi Dampak Sosial
Sejumlah pelaku industri menilai kebijakan pengendalian produksi memang dapat membantu menjaga harga komoditas, namun di sisi lain berpotensi memengaruhi lapangan kerja, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Karena itu, Perhapi mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut, termasuk menyiapkan langkah mitigasi bagi pekerja dan perusahaan jasa pertambangan yang terdampak.
Hingga saat ini, pendataan jumlah pekerja yang telah terkena PHK akibat penyesuaian RKAB 2026 masih terus dilakukan oleh organisasi industri dan pihak terkait.
0 Komentar