JAKARTA – Pemerintah Australia resmi menghentikan sementara pendaftaran kampus dan lembaga pelatihan swasta baru yang ingin menerima mahasiswa internasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperketat sistem pendidikan internasional sekaligus mencegah penyalahgunaan visa pelajar.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 19 Mei 2026 hingga 19 Mei 2027. Selama periode tersebut, lembaga pendidikan vokasi (Vocational Education and Training/VET) serta penyelenggara kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa internasional (English Language Intensive Courses for Overseas Students/ELICOS) yang baru tidak dapat mengajukan registrasi ke Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS).
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi lembaga pendidikan publik seperti sekolah negeri, TAFE (Technical and Further Education), maupun universitas negeri di Australia.
Menyasar Kampus dan Kursus Swasta Baru
Pemerintah Australia menegaskan bahwa penghentian sementara ini hanya berlaku bagi penyedia pendidikan swasta baru serta pembukaan program baru yang ditujukan bagi mahasiswa internasional.
Dalam keterangan resminya, pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan agar regulator memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap berbagai permohonan yang telah masuk sekaligus memperkuat pengawasan terhadap sektor pendidikan internasional.
"Penangguhan sementara ini memungkinkan regulator (ASQA) untuk fokus pada permohonan yang sudah ada untuk penyedia dan program CRICOS baru, serta terus melakukan pemeriksaan integritas secara mendalam," demikian keterangan resmi Pemerintah Australia.
Meski demikian, lembaga yang telah terdaftar tetap diperbolehkan melakukan pembaruan program maupun penambahan lokasi pembelajaran apabila berkaitan dengan penggantian kualifikasi yang sudah ada sebelumnya.
Perketat Pengawasan Visa Pelajar
Pemerintah Australia menyebut kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan internasional serta menindak praktik penyalahgunaan visa pelajar.
Asisten Menteri Pendidikan Internasional Australia, Julian Hill, mengatakan Australia tetap terbuka bagi mahasiswa internasional yang benar-benar ingin menempuh pendidikan.
"Australia tetap terbuka bagi mahasiswa yang benar-benar ingin belajar, tetapi kami perlu melindungi reputasi negara ini dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi," ujarnya.
Menurut Julian Hill, keputusan menghentikan sementara pendaftaran penyedia pendidikan baru bukanlah langkah yang diambil secara mudah.
"Menangguhkan pendaftaran baru untuk mengajar mahasiswa internasional di sektor pendidikan vokasi dan kursus bahasa Inggris bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan," katanya.
Ia menilai munculnya banyak lembaga pendidikan baru di tengah perlambatan jumlah mahasiswa internasional menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait integritas penyelenggaraan pendidikan.
"Sejujurnya, hal itu menimbulkan kecurigaan," tambahnya.
Universitas Negeri Tetap Beroperasi Normal
Kebijakan baru tersebut tidak memengaruhi sekolah negeri, TAFE, maupun universitas negeri besar yang telah terdaftar dalam sistem CRICOS.
Pemerintah Australia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menutup ruang bagi penyelenggara pendidikan yang tidak bertanggung jawab sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa internasional di Australia.
Jadi Perdebatan Nasional
Di sisi lain, kebijakan mahasiswa internasional masih menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas terkait migrasi dan kebutuhan perumahan di Australia.
Chief Executive Universities Australia, Luke Sheehy, mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu ketat terhadap mahasiswa internasional berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sektor pendidikan dan perekonomian Australia.
"Jika Anda mengambil pendekatan yang terlalu keras terhadap sektor ini, Anda tidak akan menyelesaikan krisis perumahan," ujarnya.
Menurut Luke Sheehy, sebagian besar mahasiswa internasional tidak menetap secara permanen di Australia setelah menyelesaikan pendidikan mereka.
"Sekitar 80 persen mahasiswa di universitas-universitas besar kembali meninggalkan Australia setelah menyelesaikan pendidikan mereka," tuturnya.
Kebijakan terbaru ini menunjukkan bahwa Australia berupaya menyeimbangkan kebutuhan menjaga kualitas pendidikan internasional dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap arus migrasi dan penggunaan visa pelajar, tanpa mengurangi daya tarik negara tersebut sebagai salah satu tujuan studi utama bagi mahasiswa internasional.
Fredy Legito
0 Komentar