PONTIANAK – Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar dialog interaktif untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk edukasi dan klarifikasi atas berbagai informasi yang beredar di masyarakat, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai kebijakan perpajakan yang belakangan menimbulkan keresahan.
Melalui forum tersebut, APIMSA menghadirkan pihak pemerintah dan otoritas pajak untuk memberikan penjelasan langsung mengenai substansi aturan, sehingga masyarakat tidak salah memahami kebijakan yang berlaku.
Ketua PW APIMSA Kalbar, Dr. Ita Nurcholifah, mengatakan dialog ini merupakan langkah nyata untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
Menurutnya, perkembangan informasi di media sosial yang tidak selalu sesuai fakta dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah pelaku usaha.
“Tujuan forum ini adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai regulasi yang berlaku agar pelaku UMKM tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan dan dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
UMKM Tetap Jadi Perhatian Pemerintah
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Ayub Barombo, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program penguatan usaha, mulai dari kemudahan legalitas, sertifikasi halal, PIRT, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendampingan usaha, hingga pengembangan pemasaran digital.
“UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, komunikasi dan dialog seperti ini penting agar pelaku usaha memperoleh informasi yang objektif dan tidak keliru memahami kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha lokal mampu berkembang, memiliki daya saing, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
DJP Tegaskan Isu Pajak UMKM 22 Persen Tidak Benar
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Dudi Efendi Karnawidjaya, memberikan penjelasan terkait isu yang menyebut pajak UMKM akan naik menjadi 22 persen.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang beredar tanpa melihat sumber resmi.
“Informasi yang menyebut pajak UMKM naik menjadi 22 persen adalah hoaks. Pelaku UMKM tidak perlu khawatir karena fasilitas perpajakan untuk UMKM tetap diberikan pemerintah,” tegas Dudi.
Ia menjelaskan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi UMKM dengan ketentuan omzet tertentu masih berlaku sesuai aturan yang ada.
Sedangkan tarif 22 persen merupakan tarif pajak badan yang berlaku bagi kategori wajib pajak tertentu, bukan untuk pelaku UMKM secara umum.
PP 20/2026 Bertujuan Tepat Sasaran
Dudi menjelaskan, penerbitan PP Nomor 20 Tahun 2026 bukan bertujuan memberatkan pelaku usaha kecil, melainkan untuk memastikan fasilitas dan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi ketentuan.
Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan oleh pihak yang tidak berhak.
Melalui dialog tersebut, APIMSA Kalbar bersama Pemprov Kalbar dan DJP berharap pelaku UMKM semakin memahami aturan perpajakan serta mampu membedakan informasi resmi dengan kabar yang tidak memiliki dasar.
Dengan pemahaman yang tepat, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM kuat, ekonomi daerah tumbuh, masyarakat semakin mandiri.”
Fredy Legito
0 Komentar