JAKARTA – Besarnya anggaran pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan di DPR RI. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tengah kebijakan efisiensi belanja negara yang tengah dijalankan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai porsi anggaran untuk latihan dasar kemiliteran terlalu besar apabila dibandingkan dengan materi inti yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi.
Menurut Hasanuddin, total biaya pelatihan setiap peserta selama 45 hari diperkirakan mencapai sekitar Rp45 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk pelaksanaan latihan dasar kemiliteran, sedangkan sekitar Rp15 juta digunakan untuk pembelajaran substansi koperasi.
"Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, apabila komponen latihan dasar kemiliteran ditiadakan atau disesuaikan dengan kebutuhan, negara berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu mengingat program tersebut akan diikuti 35.476 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Hasanuddin berpandangan bahwa kompetensi utama yang dibutuhkan seorang manajer koperasi adalah kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, hingga memberdayakan masyarakat.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," katanya.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap desain pelatihan agar penggunaan anggaran negara benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran, tanpa mengurangi kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi desa.
Program pelatihan gelombang pertama dijadwalkan berlangsung mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 35.476 orang, terdiri atas sekitar 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Sorotan terhadap besarnya anggaran tersebut muncul di tengah komitmen pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja negara pada berbagai sektor. Sejumlah kalangan menilai setiap program strategis tetap perlu dievaluasi agar alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Hingga berita ini disusun, Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Koperasi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan TB Hasanuddin mengenai besaran anggaran pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi kedua kementerian untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Fredy Legito
0 Komentar