MANDAILING NATAL – Aliansi Aktivis Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, untuk turun tangan menginstruksikan Kapolda Sumatera Utara agar mengambil tindakan tegas terhadap dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.
Desakan tersebut disampaikan sejumlah aktivis mahasiswa dan pegiat lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Madina pada Minggu (28/6/2026). Mereka menilai penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut belum berjalan optimal.
Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandy, menyebut pihaknya memperoleh berbagai informasi dan materi visual yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas PETI yang masih berlangsung. Menurutnya, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aliansi Aktivis Madina juga menyampaikan dugaan adanya seorang pengusaha lokal berinisial PWG yang disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Selain itu, mereka menyinggung beredarnya video yang memperlihatkan seseorang mengoperasikan alat berat di lokasi yang diduga menjadi area PETI.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak yang disebut tersebut bersalah. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut diharapkan dapat dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Ketua Presidium Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai Nasution, menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Menurutnya, penanganan yang profesional dan transparan akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Aliansi Aktivis Madina juga meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila terdapat aktor intelektual maupun pemodal di balik aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
Selain itu, mereka menilai penindakan terhadap praktik PETI merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan hutan dan sungai yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Sebagai bentuk komitmen mengawal persoalan tersebut, Aliansi Aktivis Madina menyatakan akan menyampaikan aspirasi kepada Mabes Polri dan terus memantau perkembangan penanganan kasus hingga adanya kepastian hukum.
Koalisi Aliansi Aktivis Mandailing Natal terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan, antara lain SIPLAH, The Madina Green Institute, Ikatan Pelajar Al Washliyah, JAM NU, AMPM, MPR-Madina, KLIK-SR, dan Madina Foundation.
Catatan Redaksi: Seluruh nama dan inisial yang disebut dalam pernyataan di atas merupakan bagian dari klaim yang disampaikan Aliansi Aktivis Madina. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak tersebut bersalah. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Magrifatulloh)
0 Komentar