PASAMAN, SUMATERA BARAT – 4 Juni 2026 – Dunia pers kembali disorot setelah muncul dugaan adanya upaya pengancaman terhadap media Aktual Online agar menghapus pemberitaan terkait aktivitas penegakan hukum di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Dua wartawan yang disebut dalam kasus tersebut, yakni Ahmad Harahap dan Ade Putra, kini dikaitkan dengan potensi jeratan hukum berdasarkan Pasal 433 KUHP Baru tentang pengancaman, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun.
Praktisi hukum Dedi Suheri menegaskan bahwa tindakan berupa permintaan penghapusan berita disertai tekanan kepada media dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih jika dilakukan dengan cara memaksa.
“Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pengancaman untuk memaksa pihak tertentu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Ini masuk dalam Pasal 433 KUHP Baru dengan ancaman pidana maksimal empat tahun,” ujar Dedi, Kamis (4/6/2026).
Diduga Menghambat Kerja Pers
Selain KUHP Baru, tindakan tersebut juga disorot dari aspek kemerdekaan pers. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana.
Dalam konteks ini, upaya tekanan terhadap media untuk menghapus berita dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
Sorotan Pidana Berlapis
Dedi juga menyinggung adanya potensi penerapan pasal lain dalam KUHP Baru, apabila terdapat unsur perekaman dan penyebaran informasi yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum sebelum dapat ditetapkan secara resmi.
Siap Tempuh Jalur Hukum
Pihak yang disebut sebagai korban tekanan, yakni Aktual Online, disebut akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan ancaman tersebut ke Mabes Polri dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kerja jurnalistik serta untuk memastikan tidak ada intervensi terhadap pemberitaan yang telah dipublikasikan.
Penegasan Kemerdekaan Pers
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Setiap pihak diimbau untuk menempuh mekanisme hak jawab atau hak koreksi apabila merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, bukan dengan tekanan atau ancaman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan terkait dugaan pengancaman tersebut.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar