Aktivis Ultimatum Kapolres Madina 5x24 Jam, Desak Penangkapan Pelaku Video Viral PETI Kotanopan
PANYABUNGAN – Sejumlah organisasi mahasiswa, aktivis, dan pegiat lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mandailing Natal (Madina) melayangkan ultimatum kepada Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., agar segera menindaklanjuti dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan yang viral di media sosial.
Aliansi memberikan tenggat waktu 5 x 24 jam kepada aparat kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pihak yang diduga sebagai pelaku dalam video viral tersebut. Menurut mereka, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada langkah hukum yang dinilai konkret, mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Mandailing Natal yang bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026.
Ketua Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai Nasution, mengatakan rencana aksi tersebut merupakan bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar menangani dugaan aktivitas pertambangan ilegal secara serius dan transparan.
Menurutnya, beredarnya video yang memperlihatkan dugaan aktivitas PETI telah memicu perhatian luas masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap isi video, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta menindak sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana.
"Apabila memang telah terdapat bukti yang cukup, kami berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu sehingga mampu menjawab keresahan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) Kabupaten Mandailing Natal, Sutan Paruhuman, menilai penanganan dugaan aktivitas PETI harus menjadi prioritas mengingat persoalan pertambangan ilegal dinilai telah lama menjadi perhatian publik di wilayah tersebut.
Menurutnya, kejelasan proses hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup.
Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandy Nasution, menambahkan bahwa aksi yang direncanakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lingkungan dapat berjalan secara tegas, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian serta mengirimkan laporan kepada Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara sebagai bentuk pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurut Ridwandy, perlindungan terhadap lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak lingkungan perlu diproses sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang terlibat.
Aliansi menyebut sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan lainnya juga telah menyatakan dukungan terhadap rencana aksi tersebut. Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kasus PETI di Kotanopan hingga terdapat kejelasan dari aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Mandailing Natal mengenai ultimatum maupun perkembangan penanganan dugaan aktivitas PETI yang dimaksud.
Magrifatulloh
0 Komentar