Gorontalo – Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo menuai sorotan dari berbagai kalangan. Aktivis pendidikan dari LSM JIScare, Ichsan Naway, SH, menilai praktik tersebut berpotensi mencederai prinsip pendidikan yang seharusnya dapat diakses tanpa membebani peserta didik maupun orang tua.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Komite Sekolah diduga melakukan pungutan sebesar Rp400.000 per siswa dengan alasan untuk pembangunan aula sekolah. Kebijakan tersebut memunculkan keluhan dari sejumlah orang tua siswa yang merasa keberatan dengan besaran biaya yang diminta.
Saat dikonfirmasi, Kepala MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, Romi Bau, mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai pungutan tersebut dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan kepada Sekretaris Komite Sekolah, Hasiru, yang juga merupakan guru di sekolah tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komite menjelaskan bahwa pengumpulan dana dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat bersama orang tua siswa.
Namun, penjelasan tersebut masih menuai pertanyaan dari sejumlah pihak, mengingat adanya orang tua yang mengaku tidak menyetujui atau merasa keberatan atas pungutan tersebut.
Ichsan Naway menegaskan bahwa apabila pungutan tersebut bersifat wajib, memiliki nominal yang ditentukan, serta disertai tekanan atau konsekuensi tertentu bagi siswa maupun orang tua yang tidak membayar, maka hal itu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Dunia pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang membuka peluang terjadinya praktik pungutan yang memberatkan masyarakat. Jika benar ada kewajiban pembayaran dengan nominal yang telah ditentukan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga meminta instansi terkait, termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo dan aparat pengawas internal, untuk melakukan klarifikasi serta investigasi agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan komite masih memberikan penjelasan bahwa dana tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat bersama orang tua siswa. Namun demikian, sejumlah wali murid berharap adanya transparansi, akuntabilitas, serta penjelasan resmi mengenai dasar hukum, mekanisme pengumpulan, dan penggunaan dana yang dimaksud.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pendidikan dan perlindungan hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pewarta: Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar