Buntut Gambar Diduga Mengandung Unsur Penghinaan, Rencana Aksi Mahasiswa Tuai Polemik
Panyabungan – Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan Cipayung Plus dan Poros Pelajar pada Kamis (11/6/2026) menuai sorotan dan kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Polemik muncul setelah beredarnya sejumlah poster dan meme di media sosial yang menampilkan visual kepala daerah dengan ilustrasi yang dinilai tidak pantas dan berpotensi merendahkan martabat seseorang.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Abdul Majid Nasution, menyesalkan beredarnya materi publikasi yang menurutnya telah keluar dari koridor etika demokrasi.
"Pemuatan poster atau meme yang menggambarkan seorang kepala daerah dengan visual yang tidak pantas tentu sangat kami sesalkan. Tindakan seperti ini berpotensi mencederai ruh demokrasi dan menghilangkan esensi penyampaian aspirasi yang seharusnya dilakukan secara bermartabat," ujar Abdul Majid dalam keterangan pers di Panyabungan, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia menilai mahasiswa dan pelajar sebagai kelompok intelektual seharusnya mampu menyampaikan kritik secara elegan, beradab, dan berbasis kajian ilmiah.
"Seharusnya rekan-rekan mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih elegan, beradab, dan mencerminkan nilai intelektualitas. Kritik yang disampaikan harus berbasis data dan riset, bukan melalui visualisasi yang terkesan menghina atau menyerang pribadi seseorang," tegasnya.
Abdul Majid mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi yang dibumbui unsur penghinaan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan yang ingin diperjuangkan.
"Tindakan tidak etis seperti memamerkan gambar yang menyerang personal tertentu hanya akan memicu polemik dan antipati masyarakat. Pada akhirnya, substansi tuntutan yang diperjuangkan justru menjadi kabur dan kehilangan fokus," tambah mantan Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Madina tersebut.
Sebagai aktivis yang pernah berkecimpung di dunia organisasi kemahasiswaan, Abdul Majid berharap gerakan mahasiswa tetap berpijak pada nilai akademis, moralitas, serta etika perjuangan yang konstruktif.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam perspektif hukum, penggunaan konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
"Kami mendukung kritik sosial sebagai bagian dari fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control. Namun kritik tersebut harus dibingkai dengan pemikiran yang objektif, argumentatif, dan tidak menyerang kehormatan pribadi seseorang," ujarnya.
Kritik Harus Menyerang Kebijakan, Bukan Harga Diri
Senada dengan itu, Ketua DPC Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Mandailing Natal, Andi Musohur Nasution, menilai fenomena kritik sosial yang disertai manipulasi visual terhadap individu menunjukkan gejala pergeseran paradigma gerakan intelektual yang patut menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, substansi kritik yang seharusnya menjadi inti perjuangan justru berpotensi tenggelam akibat penggunaan simbol-simbol yang bernuansa penghinaan.
"Ketika wajah seseorang diubah menjadi simbol penghinaan, maka yang diserang bukan lagi kebijakan, melainkan harga diri seseorang. Hal ini berpotensi merusak kualitas diskursus publik dan menimbulkan antipati masyarakat," kata Andi.
Ia menilai tindakan semacam itu justru menutup ruang dialog yang sehat, mengesampingkan rasionalitas, dan memperkeruh suasana demokrasi.
"Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang mengedepankan argumentasi dan kajian ilmiah. Karena itu, kritik yang baik seharusnya diarahkan pada ide, program, dan kebijakan, bukan kepada serangan personal yang berpotensi menimbulkan konflik baru," ujarnya.
Andi juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki batasan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk aktivis dan organisasi kemahasiswaan.
"Kebebasan berserikat dan berekspresi memang dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk merugikan kehormatan orang lain. Kritik harus disampaikan dengan data, argumentasi yang kuat, analisis yang tajam, serta bahasa yang santun," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Andi mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pelajar untuk mengembalikan marwah gerakan intelektual sebagai sarana edukasi publik dan kontrol sosial yang konstruktif.
"Sudah saatnya kita mengembalikan kritik dan penyampaian aspirasi sebagai instrumen yang mencerdaskan masyarakat, bukan menjadi ajang penghinaan atau serangan personal. Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas cara kita berbeda pendapat, bukan oleh seberapa keras kita menyerang pihak yang tidak kita setujui," pungkasnya.
(Magrifatulloh)
0 Komentar