PANYABUNGAN – Aksi demonstrasi dengan konsep berbeda terjadi di halaman Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), Senin siang (15/06/2026). Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) memilih menggelar aksi simbolik dan teatrikal tanpa orasi seperti aksi unjuk rasa pada umumnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga buah patung berbentuk orang-orangan sawah yang dilengkapi pengeras suara (toa) dengan bunyi sirene yang terus meraung. Selain itu, massa juga memasang sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan komitmen serius dalam penegakan supremasi hukum serta mewujudkan semangat reformasi.
Meski berlangsung sederhana, aksi tersebut menarik perhatian masyarakat. Pesan yang disampaikan AMP2K dinilai cukup kuat karena menyoroti persoalan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal.
Koordinator aksi, Pajarur Rohman Nasution, mengatakan metode aksi simbolik sengaja dipilih sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa aspirasinya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, patung orang-orangan sawah yang dibawa dalam aksi tersebut menjadi simbol keresahan publik terhadap kondisi pemerintahan yang dianggap belum maksimal dalam menjalankan agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Ini simbol kekecewaan publik yang telah lama bersuara untuk pemberantasan KKN, namun tidak pernah kunjung didengar oleh pemerintah,” ujar Pajarur.
Desak KPK Kembali ke Madina Tindaklanjuti OTT
Dalam tuntutan utamanya, AMP2K mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kembali turun ke Kabupaten Mandailing Natal untuk menindaklanjuti perkembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada tahun 2025 lalu.
OTT tersebut sebelumnya menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara serta Direktur PT DNG yang kini telah menjalani proses hukum dan berstatus terpidana.
AMP2K menilai kasus tersebut belum sepenuhnya terbuka dan meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan.
Dalam pernyataan sikapnya, AMP2K juga meminta Bupati Madina segera mengevaluasi dan mencopot jabatan mantan Kadis PU Madina, Elvi Yanti Harahap, yang sebelumnya kembali mendapatkan jabatan sebagai Kabag Administrasi Pemerintahan pada mutasi Mei 2026.
AMP2K menyebut langkah tersebut perlu dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Elvi Yanti dengan perkara hukum yang pernah menyeret sejumlah pejabat dalam OTT KPK 2025.
Minta Pengusutan Dugaan Aliran Dana Rp7,2 Miliar
AMP2K juga menyoroti dugaan adanya aliran dana dalam perkara suap yang disebut muncul dalam fakta persidangan Tipikor KPK Oktober 2025.
Massa aksi menyebut adanya dugaan penerimaan gratifikasi atau suap sebesar Rp7,2 miliar yang disebut berasal dari Bendahara PT DNG, Maryam.
“KPK harus mengusut kembali kasus ini secara adil dan transparan. Siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum. Kami meminta agar persoalan ini dibuka secara terang benderang,” ujar Sutan Paruhuman dalam aksi tersebut.
AMP2K juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kapolres dan Kejaksaan Negeri Madina, melakukan pemeriksaan serta audit menyeluruh terkait dugaan penggunaan anggaran negara pada dana hibah sejumlah lembaga daerah.
Lembaga yang disoroti yakni anggaran Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Dekranasda yang diketahui berada di bawah kepemimpinan Ny. Yupri Astuti Saifullah Nasution.
“Untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan supremasi hukum, aparat penegak hukum harus melakukan pengusutan secara profesional, transparan, dan objektif,” tambah Lukman.
Soroti Kinerja Bupati, Beri Apresiasi kepada Wakil Bupati
Di tengah kritik yang diarahkan kepada Bupati Madina Saifullah Nasution, AMP2K justru memberikan apresiasi terhadap Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Dalam pernyataan sikapnya, AMP2K menilai Wakil Bupati merupakan sosok yang lebih terbuka, profesional, progresif, dan visioner dalam mendorong perubahan Kabupaten Madina ke arah yang lebih baik.
Sejumlah poster bertuliskan dukungan terhadap Wakil Bupati juga terlihat dalam aksi tersebut.
“Hidup Ibu Wakil Bupati Atika,” demikian bunyi sejumlah poster yang dibawa massa.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah publik mengenai hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Madina saat ini, termasuk isu mengenai kemungkinan adanya perbedaan arah politik atau hubungan pemerintahan yang tidak harmonis.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait aksi AMP2K tersebut.
(Magrifatulloh)
0 Komentar