MEDAN – 11 Juni 2026
Sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara, termasuk Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumut dan Aliansi Masyarakat Peduli Polri (AMPP), mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Dedi Kurniawan (DK), oknum anggota Polri yang telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bidang Propam Polda Sumatera Utara.
Putusan PTDH tersebut dijatuhkan pada 6 Mei 2026 setelah DK dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri secara berat dan berlapis. Sanksi itu merupakan hasil pemeriksaan internal yang menyangkut dugaan penyalahgunaan narkoba serta perbuatan asusila yang mencoreng institusi kepolisian.
Dalam proses sidang etik, DK disebut terbukti positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumut, serta diduga terlibat dalam tindakan tidak terpuji yang sempat beredar luas melalui rekaman video di media sosial.
Banding Ajukan Hak Hukum, Publik Soroti Etika dan Integritas
Usai dijatuhi sanksi PTDH, DK mengajukan upaya banding melalui mekanisme internal Polri. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, proses banding diberikan waktu 21 hari kerja untuk melengkapi seluruh dokumen administrasi sebelum diputuskan oleh pejabat berwenang di Mabes Polri.
Namun, di tengah proses tersebut, A-PPI Sumut menilai tidak ada alasan yang cukup untuk memberikan keringanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh sidang etik sebelumnya. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan DK telah masuk kategori berat dan mencoreng nama baik institusi kepolisian di mata publik.
Ketua DPW A-PPI Sumut, Hardep, menyampaikan sikap tegas agar Kapolri tidak mengabulkan banding yang diajukan.
“Tidak ada ruang lagi untuk toleransi. Perbuatan yang diduga dilakukan bukan sekadar pelanggaran ringan, tetapi telah mencederai marwah institusi Polri. Kami meminta Kapolri untuk menolak banding tersebut dan menegakkan sanksi PTDH secara penuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan sanksi secara konsisten menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang selama ini terus dibangun melalui reformasi internal.
Dukungan Menguat dari Elemen Mahasiswa dan Masyarakat
Sikap serupa juga disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Polri (AMPP) dan sejumlah elemen mahasiswa yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi secara langsung di lingkungan Mabes Polri.
Sekretaris Jenderal AMPP menegaskan bahwa kasus DK harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh ada kompromi dalam penegakan etik maupun hukum.
“Kasus ini telah mencoreng citra Polri di mata masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengurangi atau membatalkan sanksi yang telah dijatuhkan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Desakan Transparansi dan Penegakan Disiplin Tanpa Pandang Bulu
A-PPI Sumut bersama elemen masyarakat lainnya juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses banding yang tengah berjalan. Mereka meminta agar seluruh tahapan diproses secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Masyarakat berharap Kapolri dapat mengambil sikap tegas sebagai bentuk komitmen menjaga integritas institusi Polri serta memastikan bahwa setiap anggota yang terbukti melanggar aturan berat mendapatkan sanksi yang setimpal.
Menurut mereka, langkah tegas diperlukan bukan hanya sebagai bentuk penegakan disiplin, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
(Rizky/ Hamzah)
0 Komentar