55 Ribu Buruh Bekasi Terancam PHK Akibat Kenaikan Harga Gas Industri, DPR Minta Pertamina dan PGN Segera Bertindak
JAKARTA – Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri nasional. Sebanyak 55 ribu buruh pabrik di Kabupaten Bekasi dilaporkan berpotensi kehilangan pekerjaan akibat meningkatnya biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan harga gas industri.
Informasi tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serikat pekerja tahun 2026 di Jakarta.
Laporan tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pimpinan DPR. Dasco menilai potensi PHK massal yang melibatkan puluhan ribu pekerja bukan sekadar persoalan hubungan industrial, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sudah ada ancaman PHK. Sekitar 55 ribu orang terancam dan ini sangat memprihatinkan,” ujar Dasco.
Menurutnya, apabila persoalan harga gas industri tidak segera diselesaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan manufaktur, tetapi juga akan berimbas langsung kepada para pekerja dan keluarganya yang menggantungkan hidup dari sektor industri.
Sebagai respons cepat, Dasco mengaku langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk meminta langkah konkret dalam mencari solusi atas persoalan yang berkembang.
Ia juga mendorong agar pihak Pertamina, PGN, perwakilan dunia industri, serta serikat pekerja segera duduk bersama dalam waktu satu hingga dua hari ke depan guna membahas jalan keluar yang dapat menghindarkan terjadinya PHK massal.
Menurut Dasco, komunikasi dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan mengingat persoalan harga energi telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya saing industri nasional. Jika biaya produksi terus meningkat, perusahaan akan menghadapi tekanan berat yang berpotensi berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh di Bekasi menjadi perhatian serius karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia. Ribuan perusahaan manufaktur beroperasi di kawasan ini dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa apabila tidak segera diantisipasi, efek domino dari kenaikan biaya energi dapat merambat ke berbagai sektor industri lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan daya beli masyarakat, hingga meningkatkan angka pengangguran.
Serikat pekerja berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi hak-hak pekerja. Mereka menegaskan bahwa buruh tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak terbesar dari persoalan biaya produksi yang dihadapi perusahaan.
Sementara itu, dunia usaha juga menantikan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
Jika solusi tidak segera ditemukan, kekhawatiran muncul bahwa gelombang PHK yang saat ini mengancam puluhan ribu buruh di Bekasi dapat meluas ke berbagai daerah industri lain di Indonesia, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.
(Redaksi)
0 Komentar