JAKARTA – Di tengah ambisi besar pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045, persoalan agraria masih menjadi salah satu tantangan strategis yang dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh. Konflik pertanahan, tumpang tindih perizinan, ketidaksinkronan tata ruang, hingga praktik mafia tanah masih menjadi hambatan serius bagi kepastian hukum, investasi, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan praktisi agraria senior sekaligus mantan pejabat fungsional tertinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Budi Suryanto, SH, MH, MSi, yang telah mengabdikan diri selama lebih dari 45 tahun di sektor pertanahan nasional.
Menurut Budi, persoalan agraria tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam perkembangan saat ini, agraria telah menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan, investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, hingga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Dari tanah lahir ketahanan pangan, sumber energi, ruang hidup masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.
Konflik Agraria Berubah Wajah
Budi menjelaskan bahwa konflik agraria saat ini mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Jika dahulu sengketa banyak terjadi antarindividu terkait kepemilikan tanah, kini konflik lebih banyak dipicu oleh persoalan tata kelola ruang yang melibatkan berbagai kepentingan strategis.
Masyarakat, pemerintah, investor, sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga proyek-proyek strategis nasional sering kali berada dalam satu ruang yang sama dengan dasar data dan regulasi yang berbeda.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu akar persoalan yang menyebabkan konflik agraria terus berulang dari tahun ke tahun.
“Peta pertanahan, tata ruang, kawasan hutan, dan berbagai perizinan masih sering menggunakan referensi data yang berbeda-beda. Ketidaksinkronan ini menjadi sumber utama lahirnya berbagai sengketa dan konflik agraria yang sulit diselesaikan secara permanen,” tegasnya.
One Map Policy Harus Menjadi Prioritas
Sebagai solusi, Budi menilai implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy harus dipercepat secara serius dan konsisten.
Integrasi data geospasial nasional dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum, mengurangi konflik lahan, serta meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan di berbagai sektor.
Tanpa adanya kesamaan referensi data, menurutnya, pemerintah akan terus menghadapi persoalan tumpang tindih perizinan yang berpotensi menghambat investasi sekaligus memicu konflik sosial di masyarakat.
“Pembangunan membutuhkan kepastian. Investor membutuhkan kepastian. Masyarakat juga membutuhkan kepastian. Semua itu hanya bisa diwujudkan apabila negara memiliki satu referensi data yang sama dan terintegrasi,” katanya.
Sertifikasi Tanah Tidak Cukup
Budi juga mengingatkan bahwa reformasi agraria tidak boleh berhenti hanya pada program sertifikasi tanah.
Menurutnya, legalisasi aset memang penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun tujuan akhir reformasi agraria seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, sertifikat tanah harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh akses permodalan, teknologi, pendampingan usaha, serta peluang pasar yang lebih luas.
“Legalisasi aset hanyalah langkah awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tanah tersebut dapat menjadi aset produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Digitalisasi dan AI Jadi Kunci Masa Depan
Memasuki era transformasi digital, Budi mendorong percepatan modernisasi layanan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), citra satelit, penginderaan jauh, hingga sistem informasi geospasial berbasis digital.
Menurutnya, teknologi akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akurasi data pertanahan, mempercepat pelayanan publik, mengurangi potensi penyimpangan administrasi, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya agraria nasional.
“Pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sistem pertanahan modern harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Mafia Tanah Masih Menjadi Ancaman Serius
Meski berbagai reformasi terus dilakukan, Budi mengingatkan bahwa tantangan terbesar tetap terletak pada integritas aparatur dan konsistensi penegakan hukum.
Praktik mafia tanah, manipulasi administrasi, pungutan liar, hingga penyalahgunaan kewenangan masih menjadi ancaman nyata yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu.
“Setiap bentuk korupsi, kolusi, manipulasi administrasi, maupun praktik mafia tanah harus ditindak tegas dan transparan tanpa memandang jabatan, kedudukan, atau pengaruh politik pelakunya,” tegas Budi.
Menuju Indonesia Emas 2045
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Budi mengusulkan lima tahapan reformasi agraria nasional, yakni konsolidasi data pertanahan nasional, penyelesaian konflik dan penguatan tata kelola, pemberdayaan ekonomi berbasis aset tanah, digitalisasi penuh layanan pertanahan, serta penguatan sektor agraria sebagai penopang ketahanan pangan dan daya saing ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi agraria akan menjadi salah satu penentu keberhasilan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Tanah adalah amanah konstitusi sekaligus warisan bagi generasi mendatang. Ketika seluruh sumber daya agraria dikelola secara tertib, transparan, produktif, dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka agraria tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi fondasi persatuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar