Data e-Monev STBM hingga Mei 2026 menunjukkan sekitar 99,53 persen kepala keluarga di Kota Singkawang telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi. Namun, masih terdapat 0,47 persen atau sekitar 290 KK yang belum menghentikan praktik BABS.
Akibatnya, dari 26 kelurahan di Kota Singkawang, baru 18 kelurahan atau sekitar 69,23 persen yang berhasil meraih status Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Nurlia, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena sanitasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
"Karena itu diperlukan percepatan melalui penguatan koordinasi, regulasi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar seluruh kelurahan dapat mencapai status ODF," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan seluruh wilayah bebas BABS tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Achmad Hardin, menjelaskan praktik BABS masih banyak ditemukan di kawasan bantaran sungai dan wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas sanitasi.
Selain faktor geografis, kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga menjadi tantangan dalam mengubah perilaku hidup bersih dan sehat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Singkawang menggandeng berbagai pihak, di antaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah kelurahan.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada pembangunan jamban sehat lengkap dengan septic tank bagi masyarakat, terutama di kawasan yang masih memiliki tingkat BABS cukup tinggi.
"Kami berkolaborasi membangun WC dengan septic tank yang sehat bagi masyarakat, terutama di kawasan bantaran sungai dan daerah pegunungan," kata Achmad.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti, menegaskan bahwa keberhasilan Program STBM tidak cukup hanya dengan membangun sarana sanitasi, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.
Ia meminta seluruh aparatur pemerintah menjadi contoh dalam mengedukasi masyarakat agar menerapkan lima pilar STBM, mulai dari menghentikan praktik BABS, mencuci tangan menggunakan sabun, mengelola air minum dan makanan secara aman, mengelola sampah rumah tangga, hingga mengelola limbah cair rumah tangga dengan baik.
Menurutnya, penerapan lima pilar tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Penerapan lima pilar STBM diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menekan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Kementerian Kesehatan menetapkan penghentian praktik buang air besar sembarangan sebagai pilar pertama Program STBM karena kebiasaan tersebut berisiko mencemari lingkungan dan meningkatkan penyebaran penyakit berbasis sanitasi, terutama diare.
Diare yang terjadi berulang pada anak dapat mengganggu penyerapan nutrisi sehingga berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap jamban sehat dan perubahan perilaku hidup bersih menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kota Singkawang.
Fredy Legito
0 Komentar