JAKARTA – Nasib lebih dari 21 ribu unit motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah muncul usulan agar kendaraan tersebut dimanfaatkan melalui skema cicilan oleh pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Usulan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sebagai salah satu opsi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak terbengkalai di gudang.
Namun, wacana tersebut menuai berbagai tanggapan. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan pemerintah tidak memilih opsi lain seperti pelelangan atau pengalihan aset, mengingat pengadaan kendaraan tersebut kini berkaitan dengan proses penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG.
Dudung sebelumnya menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut dinilai bukan merupakan kebutuhan utama operasional SPPG. Menurutnya, pegawai SPPG dapat memiliki kendaraan melalui mekanisme pembiayaan atau cicilan apabila memang diperlukan.
Meski demikian, keputusan akhir terkait pemanfaatan kendaraan tersebut tetap berada pada pemerintah dan pihak BGN sebagai pengelola program.
Terseret Perkara Dugaan Korupsi
Pengadaan motor listrik BGN menjadi perhatian setelah Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG.
Dalam proses penyidikan, aparat menemukan dugaan adanya persoalan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan penggelembungan harga serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek kendaraan listrik tersebut.
Nilai pengadaan motor listrik tersebut disebut mencapai sekitar Rp1 triliun, dengan jumlah kebutuhan mencapai puluhan ribu unit.
Kondisi itu membuat publik mempertanyakan langkah pemerintah dalam menentukan masa depan aset yang sudah menggunakan anggaran negara tersebut.
Opsi Lelang Tidak Bisa Langsung Dilakukan
Di tengah perdebatan, sejumlah pihak menilai opsi pelelangan harus mempertimbangkan status hukum aset tersebut.
Kendaraan yang masih berkaitan dengan proses penyidikan belum tentu dapat langsung dijual atau dilelang sebelum ada kepastian hukum dan keputusan dari pihak berwenang.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi kondisi bahwa kendaraan tersebut sudah diproduksi dan sebagian besar proses pembayarannya telah dilakukan.
Skema Cicilan Jadi Perhatian
Sementara itu, wacana pemanfaatan motor listrik melalui skema cicilan juga menjadi sorotan. Sebagian pihak menilai pemerintah perlu memastikan skema tersebut tidak justru memindahkan persoalan proyek kepada pegawai SPPG.
Mereka menilai evaluasi harus lebih dulu menjawab pertanyaan utama terkait kebutuhan pengadaan, mekanisme perencanaan, serta pertanggungjawaban proyek bernilai besar tersebut.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai penggunaan ribuan motor listrik yang masih tersimpan di gudang tersebut.
Pemerintah masih melakukan evaluasi apakah kendaraan akan digunakan untuk operasional MBG, dialihkan ke kebutuhan lain, dijual melalui mekanisme resmi, atau dimanfaatkan dengan skema kepemilikan tertentu.
Perdebatan mengenai aset motor listrik BGN pun masih berlangsung. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan aset negara tetap memiliki manfaat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap proyek yang tengah menjadi perhatian publik.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar