Jakarta – Tumpukan hampir 10.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi perhatian pemerintah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama akhirnya angkat bicara terkait penyebab menumpuknya ribuan kontainer tersebut.
Menurut Djaka, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh lambatnya proses administrasi kepabeanan. Ia menegaskan bahwa sebagian besar dokumen pengeluaran barang telah selesai, namun barang masih tertahan karena pihak importir belum segera mengeluarkan kontainer dari kawasan pelabuhan.
“Ketika kontainer-kontainer sudah mengalami pengeluaran, barang masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak segera melakukan pengeluaran,” ujar Djaka dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).
Djaka menjelaskan, terdapat sejumlah perusahaan importir yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan untuk menempatkan barang lebih lama setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
Ia mencontohkan beberapa perusahaan otomotif seperti BYD dan Wuling yang disebut masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan sementara di pelabuhan.
“Contoh seperti BYD-Wuling masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan pelabuhan selama 3 hari setelah SPPB keluar, bahkan lebih dari 2 minggu tidak diangkat keluar. Kemarin hampir 10 ribu kontainer yang ada di pelabuhan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya waktu tinggal barang atau dwelling time di pelabuhan, sehingga mengganggu kelancaran arus logistik nasional.
DJBC kemudian mengambil langkah tegas dengan mendorong perusahaan-perusahaan importir segera memindahkan barang keluar dari kawasan pelabuhan.
“Kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan untuk melakukan pengeluaran dari area pelabuhan. Dari sisi kepabeanan administrasi mereka sudah selesai, hanya pengeluaran dari pelabuhan yang belum dilakukan,” jelas Djaka.
Ia menyebut salah satu alasan perusahaan masih membiarkan barang berada di pelabuhan adalah faktor biaya. Penyimpanan di area pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa tempat penyimpanan di luar.
“Karena kesulitan tempat di luar, sehingga mereka dengan mengingat cost lebih murah memanfaatkan itu. Mungkin kita akan segera mendorong mereka ke lini dua, di tempat luar pelabuhan,” katanya.
Pemerintah kini mendorong agar perusahaan importir lebih disiplin dalam mengelola arus barang. Penumpukan kontainer dinilai tidak hanya berdampak terhadap aktivitas pelabuhan, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran distribusi barang dan rantai pasok nasional.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pintu utama perdagangan internasional Indonesia, sehingga efektivitas pengelolaan arus kontainer menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar