JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul anjloknya harga TBS setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi sebanyak 139 PKS yang membeli TBS petani dengan harga rendah. Namun, setelah dilakukan rapat bersama pelaku usaha sawit beberapa hari lalu, baru 16 PKS yang melakukan penyesuaian harga.
“Setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat dua hari yang lalu, ada 16 di antaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian. Namun dirasa masih banyak yang belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, rapat lanjutan tersebut turut dihadiri oleh asosiasi petani sawit, BUMN pangan, perusahaan refinery, hingga eksportir sawit.
Sudaryono menegaskan bahwa harga crude palm oil (CPO) dunia saat ini tidak mengalami penurunan. Bahkan, permintaan dan volume perdagangan CPO justru menunjukkan tren peningkatan.
“Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, tidak ada penurunan baik harga maupun kuantitas. Bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya meningkat,” katanya.
Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha di sektor hilir tetap menjalankan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang dibentuk melalui mekanisme lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
“Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN yang mengacu pada harga CPO dunia dan faktor lainnya. Kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir agar acuan KPBN dijadikan pedoman dan menghindari praktik withdraw,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan pengawasan harga TBS di wilayah masing-masing serta memastikan PKS membeli TBS sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin. Jika ada pelanggaran hukum, Kementerian Pertanian akan menggandeng Satgas Pangan,” tegasnya.
Pemerintah berharap seluruh pelaku industri sawit dapat mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani dan memastikan kesejahteraan petani sawit tetap terjaga.
0 Komentar