Breaking News

Sejumlah Kejanggalan Muncul dalam Kasus Terapis Spa Diduga Kuras ATM Pelanggan Rp 1,2 Miliar


SURABAYA – Sidang kasus dugaan pembobolan rekening senilai Rp1,285 miliar yang menjerat seorang terapis spa di Surabaya, Nur Hasannah Prasetya, menarik perhatian publik. Dalam materi dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, muncul sejumlah hal yang dinilai janggal dan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasanudin Tandilolo disebutkan bahwa terdakwa Nur Hasannah diduga menguras tabungan milik pelanggan setianya, Tonny Soegiono, dengan memanfaatkan kedekatan hubungan keduanya.

Modus yang diungkap jaksa yakni terdakwa disebut mengintip PIN ATM korban, kemudian mengambil kartu ATM yang disimpan di dalam softcase ponsel setiap kali korban pergi ke toilet saat mereka sedang bepergian bersama.

Namun, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah kejanggalan yang dinilai membentur logika, mulai dari teknis transaksi, intensitas pertemuan, hingga lamanya proses hukum berjalan.

Kalkulasi Transaksi Dinilai Tidak Masuk Akal

Kejanggalan pertama muncul dari jumlah transaksi dan waktu pelaksanaan yang disebut dalam dakwaan.

JPU memaparkan bahwa dalam kurun waktu 8 Agustus hingga 24 September 2024 atau sekitar 47 hari, terjadi sebanyak 32 kali transaksi transfer dengan total kerugian mencapai Rp1.285.000.000.

“Total dana yang berhasil dipindahkan mencapai Rp1.285.000.000,” ujar Hasanudin kepada detikJatim, Selasa (26/5/2026).

Jika dihitung rata-rata, setiap transaksi diduga memindahkan dana sekitar Rp40 juta. Pengiriman uang disebut dilakukan secara manual melalui mesin ATM fisik saat korban berada di kamar mandi.

Hal inilah yang dinilai memunculkan kejanggalan. Secara umum, limit transfer harian antarbank melalui ATM memiliki batas tertentu, bahkan untuk kartu prioritas sekalipun.

Publik kemudian mempertanyakan bagaimana terdakwa memiliki cukup waktu untuk mengambil kartu ATM, menuju mesin ATM, memasukkan PIN, mengetik rekening tujuan, mentransfer dana dalam nominal besar, lalu mengembalikan kartu ATM ke dalam softcase ponsel tanpa menimbulkan kecurigaan korban.

Frekuensi “Titip HP” Dinilai Terlalu Rutin

Kejanggalan kedua terletak pada pola pertemuan antara korban dan terdakwa.

Jika benar terdapat 32 transaksi dalam 47 hari, maka keduanya diduga hampir setiap hari atau dua hari sekali bepergian bersama. Dalam setiap kesempatan itu, korban disebut selalu menitipkan ponselnya kepada terdakwa saat pergi ke toilet.

“Karena intim, dia hafal kalau setiap ke kamar mandi titip HP. Nah ATM-nya ditaruh di sela-sela HP di dalam softcase,” jelas Hasanudin.

Kondisi tersebut dinilai tidak lazim, terlebih korban disebut memiliki simpanan dana hingga miliaran rupiah. Banyak pihak mempertanyakan tingkat kelengahan korban yang dianggap berlangsung terus-menerus dalam rentang waktu cukup panjang.

Misteri Jeda Waktu Sidang Hampir Dua Tahun

Kejanggalan lainnya muncul dari rentang waktu penanganan perkara.

Berdasarkan dokumen mutasi rekening, dugaan pembobolan rekening diketahui dan dilaporkan korban pada akhir September 2024.

“Di rekening korban ketemu semua dan baru ketahuan,” kata Hasanudin.

Namun perkara tersebut baru memasuki tahap persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan pada Mei 2026 atau sekitar 1 tahun 8 bulan setelah kejadian dilaporkan.

Lamanya jeda waktu tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Dalam perkara pidana umum, proses penahanan dan penyidikan umumnya memiliki batas waktu tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Muncul dugaan apakah terdakwa sempat melarikan diri dan berstatus DPO, atau sempat terjadi proses mediasi maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan sebelum akhirnya perkara berlanjut ke meja hijau.

Berbagai fakta dan kejanggalan tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian dalam agenda pembuktian sidang berikutnya di Pengadilan Negeri Surabaya.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.