Breaking News

Satpol PP Sebut Banyak THM di Pontianak Langgar Perda, Terancam Ditutup


PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengakui masih ditemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda), terutama terkait jam operasional dan kebisingan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, mengatakan pihaknya terus melakukan patroli dan pengawasan rutin di berbagai kawasan yang menjadi pusat aktivitas hiburan malam, khususnya di wilayah Pontianak Selatan.

Menurutnya, pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah tempat hiburan yang masih memutar musik dan beroperasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

"Dalam perda sudah diatur, terutama terkait suara musik yang tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat setelah pukul 22.00 WIB," ujar Ahmad Sudiyantoro, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, meskipun pengawasan terus dilakukan, Satpol PP tidak dapat berada di satu lokasi selama 24 jam penuh karena patroli dilakukan secara bergantian di sejumlah titik yang menjadi fokus pengawasan.

Karena itu, pemerintah daerah mengingatkan seluruh pengelola tempat hiburan agar mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat sekitar.

Terancam Ditutup Jika Melanggar

Sudiyantoro menegaskan, Pemkot Pontianak tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terus mengabaikan aturan.

Bahkan, apabila pelanggaran berulang dan tidak ada upaya perbaikan dari pengelola, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hingga penutupan tempat usaha.

"Kalau ke depannya terjadi lagi, sanksi tegasnya bisa kita tutup," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan pesta narkoba di salah satu THM di kawasan Pontianak Selatan yang sebelumnya digerebek oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat.

Pemkot Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi

Terkait kasus tersebut, Satpol PP menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari kepolisian sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap tempat usaha yang bersangkutan.

Apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan izin usaha, maka evaluasi perizinan akan dilakukan oleh instansi terkait.

"Terkait perizinan nanti akan dikaji ulang oleh dinas terkait. Jika memang terbukti menyalahi aturan, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pengelola THM Diimbau Jaga Ketertiban

Sudiyantoro juga mengakui bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam bukan hal baru. Oleh karena itu, pihaknya terus mengingatkan para pemilik dan pengelola usaha hiburan untuk turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen dari para pelaku usaha.

Di sisi lain, Satpol PP memberikan apresiasi kepada sejumlah tempat hiburan di kawasan Ambalat yang dinilai mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dalam beberapa pekan terakhir.

"Alhamdulillah, dalam tiga sampai empat minggu terakhir, tempat-tempat hiburan di kawasan Ambalat sudah jauh lebih tertib dan mulai mematuhi ketentuan yang telah kami sampaikan," katanya.

Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh pelaku usaha hiburan malam dapat menjalankan usahanya secara bertanggung jawab serta mematuhi aturan yang berlaku agar tercipta keseimbangan antara kegiatan usaha, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat.

Redaksi | Pontianak, Kalimantan Barat | 30 Mei 2026

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.