BATAM, KEPULAUAN RIAU – Polemik pembongkaran puluhan kontainer mineral ekspor milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM) di Batam memicu sorotan publik dan perdebatan hukum. Pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan keras atas tindakan aparat yang membongkar sebagian kontainer tanpa dasar hukum yang dianggap jelas.
Peristiwa tersebut terjadi setelah kapal pengangkut milik PT PMM yang membawa 25 kontainer mineral tujuan Singapura dicegat aparat di perairan Nongsa, Batam, dan kemudian digiring ke Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.
Dari total kontainer yang diamankan, sebanyak 15 kontainer dilaporkan telah dibongkar aparat untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan manipulasi harga ekspor (under invoice) dan ketidaksesuaian dokumen.
Kuasa hukum PT PMM, Poltak Silitonga, menilai langkah pembongkaran tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Barang ekspor milik klien kami telah memiliki dokumen resmi dan lolos pemeriksaan lembaga berwenang. Pembongkaran paksa tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang tidak patut,” tegas Poltak dalam keterangannya.
Pihak PT PMM bahkan menyatakan siap menempuh langkah hukum atas tindakan tersebut. Menurut mereka, seluruh dokumen ekspor telah dilengkapi sesuai ketentuan dan tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
Kasus ini bermula saat kapal Capricorn yang membawa muatan mineral dari Bangka Belitung menuju Singapura dihentikan aparat patroli laut dan diarahkan ke Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah penahanan kapal, pihak perusahaan diketahui telah melayangkan surat protes kepada pimpinan Kodaeral IV Batam. Menindaklanjuti hal itu, digelar pertemuan antara aparat dan pihak perusahaan yang dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Kodaeral IV Batam, Laksma TNI K. Budyarto.
Di sisi lain, pihak aparat menyatakan langkah pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan praktik penyelundupan dan manipulasi nilai ekspor yang berpotensi merugikan negara.
Komandan Kodaeral IV Batam, Laksda TNI Berkat Widjanarko, mengatakan pembongkaran dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan isi muatan sebenarnya.
“Hal tersebut menjadi penekanan Presiden bahwa invoice harus dapat dibuktikan. Karena itu dilakukan pembongkaran untuk pemeriksaan,” ujarnya.
Selain dugaan under invoice, Satgas Penyelundupan TNI juga mengklaim menemukan indikasi ketidaksesuaian kandungan material berdasarkan hasil uji laboratorium pada sebagian kontainer yang diperiksa.
Namun tudingan tersebut dibantah pihak perusahaan dan ekspedisi. Perwakilan PT PMM, Regi, menegaskan seluruh isi kontainer telah sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki perusahaan.
“Kontainer barang PT PMM sudah sesuai dengan yang tertera pada dokumen. Tidak ada yang melanggar,” katanya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena dinilai menyangkut kepastian hukum dunia usaha, tata kelola ekspor mineral, hingga kewenangan aparat dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas perdagangan internasional.
Sejumlah pihak pun mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan mengedepankan asas hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha nasional.
Fredy Legito
0 Komentar