PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin hingga penutupan permanen apabila pelanggaran serupa kembali terjadi.
Sikap tegas tersebut disampaikan menyusul penggerebekan yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat di salah satu room karaoke Win One Pontianak. Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian mengamankan 14 orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis ekstasi.
Kasus tersebut memicu perhatian publik sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola tempat hiburan malam yang beroperasi di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung upaya pemberantasan narkoba yang dinilai dapat merusak generasi muda.
"Kalau sampai berulang, bisa saja dilakukan penutupan," tegas Edi saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (29/5/2026).
Menurut Edi, seluruh tempat hiburan malam yang beroperasi di Kota Pontianak telah mengantongi izin resmi dan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengelola memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan tempat usahanya tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Ia mengakui pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan secara langsung di seluruh lokasi usaha. Namun kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi pengelola untuk mengabaikan pengawasan internal terhadap aktivitas pengunjung.
"Saya minta kepada seluruh pengelola tempat hiburan malam untuk beroperasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai perizinannya," ujarnya.
Selain persoalan narkotika, Edi kembali mengingatkan seluruh pengelola THM agar mematuhi aturan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurutnya, batas operasional tempat hiburan malam di Kota Pontianak adalah hingga pukul 00.00 WIB.
"Kalau operasional THM, sesuai aturan sampai jam 12 malam. Ini harus ditaati para pengelola. Kami akan terus melakukan pengawasan," katanya.
Ia menambahkan bahwa menjaga kondusivitas kota merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Karena kita sama-sama menjaga kota yang kondusif, aman, damai dan religius. Kita ingin warga maupun tamu yang datang ke Pontianak merasa nyaman," tambahnya.
Polisi Ingatkan Pengelola THM
Sinyal evaluasi terhadap tempat hiburan malam yang bermasalah juga datang dari jajaran kepolisian.
Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, menegaskan bahwa izin usaha tidak boleh dijadikan tameng apabila di dalam lokasi usaha ditemukan aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Menurutnya, pengelola memiliki kewajiban untuk memastikan tempat usahanya tidak dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi ataupun pesta narkoba.
"Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dalam bentuk peredaran gelap narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya," tegas Endang.
Ia menilai evaluasi terhadap izin operasional maupun izin keramaian perlu dilakukan apabila sebuah tempat hiburan berulang kali terseret kasus serupa.
Akademisi: Izin Usaha Harus Dievaluasi
Desakan agar pemerintah bertindak lebih tegas juga datang dari kalangan akademisi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura, Zulkarnaen, menilai kasus yang terjadi di Win One harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha tempat hiburan malam.
Menurutnya, izin usaha bukan hak permanen yang tidak dapat dicabut. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bahkan menghentikan operasional sebuah usaha apabila ditemukan pelanggaran serius yang mengancam ketertiban dan keselamatan masyarakat.
"Kalau ada indikasi kuat tempat hiburan menjadi lokasi penggunaan atau pesta narkoba, pemerintah harus berani mengevaluasi bahkan mencabut izinnya," tegas Zulkarnaen.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Barat saat ini menghadapi ancaman serius peredaran narkotika sehingga tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku usaha yang lalai ataupun membiarkan aktivitas penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan usahanya.
Satpol PP: Banyak THM Masih Langgar Perda
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah tempat hiburan malam yang melanggar Peraturan Daerah (Perda), terutama terkait jam operasional dan kebisingan.
Menurutnya, pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah tempat hiburan yang masih memutar musik hingga larut malam dan mengganggu ketertiban masyarakat.
"Dalam perda sudah diatur, terutama terkait suara musik yang tidak boleh mengganggu masyarakat setelah pukul 22.00 WIB," ujarnya.
Meski demikian, Satpol PP mengapresiasi sejumlah tempat hiburan di kawasan Ambalat yang dalam beberapa pekan terakhir mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
"Alhamdulillah, dalam tiga sampai empat minggu terakhir, tempat-tempat hiburan di kawasan Ambalat sudah jauh lebih tertib dan mulai mematuhi ketentuan yang telah kami sampaikan," katanya.
Sudiyantoro menegaskan bahwa apabila pelanggaran terus berulang, pemerintah daerah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas hingga penutupan usaha.
"Kalau ke depannya terjadi lagi, sanksi tegasnya bisa kita tutup," tegasnya.
Kasus dugaan pesta ekstasi di Win One kini menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga Kota Pontianak dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan.
0 Komentar