KUBU RAYA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan penghentian aktivitas penebangan pohon mangrove dan pembakaran arang bakau di Kecamatan Batu Ampar. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus mencari solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan pemerintah daerah tidak lagi memberikan ruang bagi aktivitas penebangan mangrove maupun pembakaran arang bakau.
Penegasan tersebut disampaikan Sujiwo dalam rapat bersama kepala desa, BPD serta perwakilan petani arang Kecamatan Batu Ampar di ruang kerja Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).
Rapat tersebut membahas langkah penanganan masyarakat yang terdampak penghentian aktivitas pembakaran arang bakau yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian sebagian warga.
Menurut Sujiwo, penghentian aktivitas tersebut harus diikuti dengan kehadiran pemerintah melalui solusi ekonomi agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan tanpa harus bergantung pada eksploitasi mangrove.
“Tidak ada lagi penebangan pohon mangrove dan tidak ada lagi pembakaran di tungku-tungku arang. Tetapi pemerintah juga harus hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” ujar Sujiwo.
Surat Diskresi Dinyatakan Tidak Berlaku
Pemkab Kubu Raya juga menegaskan bahwa surat diskresi yang sebelumnya sempat diberikan kepada para pengrajin arang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Menurut Sujiwo, pencabutan tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan dokumen oleh oknum tertentu.
Karena itu, keberadaan surat diskresi lama tidak dapat dijadikan dasar untuk kembali melakukan aktivitas penebangan mangrove maupun pembakaran arang bakau.
Pemkab juga meminta aparat penegak hukum melakukan tindakan sesuai kewenangan apabila masih ditemukan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penebangan mangrove maupun pengangkutan arang bakau yang tidak sah.
Pengawasan Jalur Air dan Pelabuhan Diperketat
Pengetatan pengawasan juga diarahkan pada jalur perairan dan pelabuhan yang berpotensi digunakan untuk membawa atau mengangkut hasil hutan secara tidak sah.
Pengawasan melibatkan unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Gakkum Kehutanan, TNI AL, Kepolisian serta Dinas Perhubungan, sesuai kewenangan masing-masing.
Sejumlah jalur dan pelabuhan di wilayah Kubu Raya menjadi bagian dari perhatian pengawasan, termasuk wilayah Batu Ampar dan Rasau Jaya.
Kegiatan membawa, memuat maupun mengangkut hasil hutan secara tidak sah, termasuk arang bakau yang berasal dari aktivitas yang dilarang, dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala IPTKPH Wilayah Kubu Raya, Ya' Suharnoto, mengatakan pihaknya bersama aparat terkait akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal hasil hutan.
“Apabila ada yang melakukan kegiatan membawa hasil hutan secara tidak sah, termasuk arang bakau, maka akan ditindak secara hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya Kementerian Kehutanan juga telah melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pengangkutan arang bakau ilegal dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Tujuh Solusi Ekonomi untuk Warga Batu Ampar
Di tengah penghentian aktivitas pembakaran arang bakau, Pemkab Kubu Raya menyatakan tidak ingin masyarakat kehilangan sumber penghasilan tanpa alternatif.
Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan tujuh langkah solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Pertama, delapan perusahaan diminta memprioritaskan masyarakat terdampak untuk memperoleh kesempatan bekerja.
Kedua, pemerintah akan mengembangkan sektor hortikultura melalui kajian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.
Ketiga, masyarakat akan dilibatkan dalam program rehabilitasi mangrove bersama NGO SAMPAN melalui kelompok usaha perhutanan sosial. Dalam program tersebut, masyarakat disebut dapat memperoleh upah sekitar Rp150 ribu per hari.
Keempat, melalui dukungan PT BSM, masyarakat akan dilibatkan dalam program penanaman kelapa genjah.
Kelima, pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Keenam, bantuan sembako akan diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk bantuan jangka pendek.
Ketujuh, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional agar wilayah Batu Ampar dapat masuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sesuai ketentuan program yang berlaku.
Menurut Sujiwo, ketujuh langkah tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat agar tetap memperoleh penghasilan setelah aktivitas pembakaran arang bakau dihentikan.
“Dengan adanya solusi-solusi ini, maka tidak ada lagi pembakaran arang bakau dan tidak ada lagi pembabatan mangrove,” tegasnya.
Larangan Harus Berjalan Bersama Solusi
Kebijakan penghentian pembakaran arang bakau tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat Batu Ampar.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut memastikan solusi yang telah disiapkan benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar menjadi daftar program di atas kertas.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan kepastian mengenai alternatif mata pencaharian, akses program, kesempatan kerja, rehabilitasi mangrove, pengembangan UMKM serta bantuan transisi ekonomi.
Dengan demikian, kebijakan perlindungan mangrove dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Pesan Pemkab Kubu Raya kini menjadi jelas: mangrove harus dilindungi, aktivitas penebangan dan pembakaran yang dilarang harus dihentikan, sementara masyarakat terdampak harus diberikan jalan keluar ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
(Diskominfo KKR/IKP)
0 Komentar