Pemerintah Resmi Terapkan Ekspor Satu Pintu untuk SDA Strategis Mulai 1 Juni 2026
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan transparansi perdagangan, serta mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha dan menjaga stabilitas perdagangan internasional.
Pada tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas utama sebagai fokus penerapan sistem ekspor satu pintu, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy (besi paduan). Ketiga komoditas tersebut merupakan penyumbang terbesar devisa ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Pelaksanaan kebijakan ini pada tahap awal dimulai pada tiga komoditas strategis yang merupakan tiga komoditas ekspor terbesar Indonesia, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Menurut Airlangga, kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah menilai sistem ekspor yang lebih terintegrasi akan memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini dianggap merugikan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, serta potensi pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri.
“Tujuannya untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor, sekaligus mencegah praktik-praktik yang mengurangi manfaat ekspor bagi perekonomian nasional,” tegas Airlangga.
Berdasarkan data pemerintah, sepanjang tahun 2025 nilai ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy mencapai sekitar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 23,4 persen dari total ekspor nasional. Selain menjadi sumber devisa utama, ketiga komoditas tersebut juga berkontribusi besar dalam menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan bulan berturut-turut.
Dalam masa transisi yang dimulai pada 1 Juni 2026, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor melalui mekanisme yang berlaku saat ini. Namun demikian, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan secara elektronik kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemerintah akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama guna mengukur efektivitas sistem, kesiapan dunia usaha, serta dampaknya terhadap arus perdagangan nasional. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum implementasi penuh sistem ekspor satu pintu yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.
Airlangga memastikan bahwa kebijakan baru ini tidak akan mengganggu aktivitas ekspor yang sedang berjalan maupun kontrak perdagangan yang telah disepakati sebelumnya.
“Arus barang tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang internasional tetap dijaga agar kepercayaan dunia usaha tetap terpelihara,” katanya.
Melalui kebijakan ekspor satu pintu ini, pemerintah berharap tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara, memperkuat cadangan devisa, serta memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Redaksi 1 Juni 2026
0 Komentar