JAKARTA –Mengenal Tanah KW 456, Biang Keroknya SHM Ganda, Istilah tanah KW 4, KW 5, dan KW 6 kembali menjadi perhatian publik seiring maraknya kasus sertifikat hak milik (SHM) ganda dan sengketa pertanahan di berbagai daerah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut status tanah kategori KW menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan.
Mengacu pada penjelasan resmi ATR/BPN, tanah kategori KW merupakan bidang tanah yang belum terpetakan secara lengkap dalam sistem kadastral pertanahan nasional.
Kondisi tersebut umumnya ditemukan pada sertifikat tanah lama yang diterbitkan sebelum penerapan sistem administrasi pertanahan modern dan digital.
Secara umum, klasifikasi tanah KW dibagi menjadi enam kategori, yakni KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 5, dan KW 6.
Dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Tahun 2019 dijelaskan bahwa tanah KW 1 memiliki kekuatan hukum paling kuat karena seluruh data administrasi dan spasialnya telah terintegrasi dalam sistem GeoKKP.
Bidang tanah KW 1 merupakan tanah yang sudah terpetakan secara lengkap dan memiliki keterpaduan antara Buku Tanah, Surat Ukur tekstual, serta data spasial pada peta kadastral.
Sementara itu, tanah kategori KW 2 hingga KW 6 merupakan bidang tanah yang belum sepenuhnya terintegrasi antara data administrasi dan data spasialnya.
Khusus tanah kategori KW 4, KW 5, dan KW 6 atau biasa disebut KW 456, merupakan bidang tanah yang belum terpetakan secara akurat di peta kadastral nasional.
Karena belum memiliki pemetaan spasial yang jelas, tanah kategori KW 456 dinilai paling rentan menimbulkan sengketa dan sertifikat ganda.
Kondisi ini terjadi akibat proses pendaftaran tanah sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang saat itu belum mewajibkan pencantuman bidang tanah ke dalam peta kadastral.
Akibatnya, banyak sertifikat lama hanya memiliki data administrasi berupa dokumen tanpa dukungan titik koordinat, batas lahan, bentuk bidang tanah, maupun alamat yang jelas.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, lemahnya data spasial membuat posisi tanah sulit dipastikan secara presisi.
“Ini batasnya jalan apa? Ini bentuknya apa? Enggak ada. Yang ada hanya gambar tanah. Alamatnya enggak ada,” ujar Nusron.
Karena tidak tercatat secara akurat dalam sistem pemetaan nasional, satu bidang tanah bisa saja kembali didaftarkan oleh pihak lain sehingga memunculkan tumpang tindih kepemilikan atau SHM ganda.
Dalam praktiknya, pihak-pihak yang bersengketa sering kali sama-sama memiliki dokumen administrasi yang dianggap sah sehingga konflik pertanahan menjadi sulit diselesaikan.
Permasalahan semakin rumit ketika sengketa berlangsung bertahun-tahun hingga berlanjut kepada ahli waris masing-masing pihak.
“Karena memang enggak ada bukti bahwa tanah dimiliki yang itu. Ini banyak sekali jumlahnya model seperti itu,” kata Nusron.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan mayoritas tanah kategori KW 4, KW 5, dan KW 6 merupakan sertifikat yang diterbitkan pada periode 1961 hingga 1997.
Menurutnya, pada masa tersebut sistem digitalisasi dan peta kadastral modern belum diterapkan secara menyeluruh.
“Banyaknya konflik dan pengaduan masyarakat disebabkan oleh ketiadaan digitalisasi kadastral pada masa lalu,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ATR/BPN kini terus melakukan modernisasi data pertanahan melalui program digitalisasi kadastral nasional.
Pemerintah juga mendorong kantor pertanahan di berbagai daerah untuk aktif melakukan validasi data dan memperkuat sinkronisasi dengan pemerintah daerah guna mencegah terulangnya kasus sertifikat ganda dan sengketa lahan di masa mendatang.
Peta kadastral sendiri merupakan peta berskala besar yang memuat informasi spasial dan yuridis mengenai letak, ukuran, batas, dan bentuk bidang tanah secara rinci.
Peta tersebut menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat tanah guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar