SINTANG – Polemik dugaan pungutan liar (pungli), praktik monopoli vendor, hingga intimidasi dalam Program Listrik Masuk Desa (Lisdes) di Desa Air Nyuruk, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, semakin menjadi perhatian publik setelah sebuah postingan di media sosial mendadak hilang pada Jumat (29/5/2026).
Postingan tersebut sebelumnya beredar luas di salah satu akun media sosial yang dikenal aktif mengangkat isu-isu kritis di Kalimantan Barat. Namun, unggahan tersebut kini tidak lagi dapat diakses tanpa adanya penjelasan maupun klarifikasi lanjutan dari pihak pengelola akun.
Hilangnya postingan itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah warganet mempertanyakan alasan penghapusan konten yang memuat dugaan praktik monopoli vendor, intimidasi terhadap warga, hingga isu gratifikasi dalam pelaksanaan program Lisdes di Desa Air Nyuruk.
Sebelumnya, dalam unggahan yang beredar, disebutkan adanya keterlibatan seorang pria berinisial ED yang dikenal sebagai “Duta Listrik” sekaligus diklaim membawa nama Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat berinisial GMS.
Alih-alih hanya menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi kelistrikan, oknum tersebut diduga ikut bermain dalam urusan teknis proyek instalasi listrik warga.
Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, ED diduga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan vendor tertentu yang disebut-sebut terafiliasi dengannya. Dugaan tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul kabar adanya koordinasi dengan Kepala Desa Air Nyuruk berinisial J.
Tak hanya itu, beredar pula isu bahwa kepala desa diduga dijanjikan fee sebesar Rp1 juta per pelanggan apabila berhasil menggiring warga menggunakan jasa instalasi dari vendor tertentu.
Situasi ini memicu keresahan masyarakat karena biaya instalasi disebut jauh lebih mahal dibanding desa tetangga yang telah lebih dulu menikmati jaringan listrik dengan layanan serupa.
Warga pun mulai mempertanyakan mengapa program yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru terkesan menjadi ajang permainan oknum tertentu. Sejumlah vendor lokal juga dikabarkan sulit masuk karena adanya dugaan pengondisian sebelum proyek berjalan.
Keluhan terhadap ED semakin serius setelah muncul informasi adanya dugaan permintaan dana kepada vendor dengan dalih “uang operasional” dan pengawalan program Lisdes. Bahkan, beredar kabar adanya jejak transfer ke rekening pribadi oknum tersebut dari pihak vendor.
Yang turut menjadi perhatian publik, nama GMS disebut-sebut kerap dibawa dalam proses tersebut. Hal itu memunculkan kesan di tengah masyarakat bahwa dugaan pungutan dan pengondisian vendor tersebut seolah mendapat legitimasi karena jaringan listrik diperjuangkan melalui jalur politik anggota dewan dimaksud.
Dalam postingan yang sebelumnya beredar, juga disebutkan adanya dugaan bukti transfer dari pihak yang disebut sebagai anak buah GMS kepada vendor tertentu. Namun hingga kini, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Sejak postingan tersebut tidak lagi tersedia, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah konten tersebut dihapus, ditarik, atau mengalami kendala teknis. Kondisi ini justru memperkuat perhatian publik terhadap isu yang berkembang.
Sejumlah pihak menilai hilangnya informasi di ruang publik tanpa penjelasan berpotensi menimbulkan spekulasi yang lebih luas. Masyarakat pun berharap adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait, baik mengenai isi informasi yang sebelumnya beredar maupun alasan di balik tidak dapat diaksesnya postingan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media juga belum memperoleh tanggapan.
Kasus ini menambah daftar persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program Lisdes di sejumlah wilayah. Publik kini menunggu transparansi dan penjelasan dari pihak terkait guna memastikan kejelasan informasi yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat berharap program Lisdes benar-benar dijalankan secara transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan warga tanpa adanya praktik yang merugikan masyarakat maupun vendor lokal.
0 Komentar