PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memperkuat langkah perlindungan kawasan mangrove di wilayah pesisir menyusul meningkatnya ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia dan alih fungsi lahan yang terus terjadi di sejumlah daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan penandatanganan Surat Keputusan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sekaligus pengesahan Rencana Aksi KKMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan ekosistem mangrove memiliki peran strategis bagi keberlangsungan lingkungan hidup, perlindungan wilayah pesisir, serta mitigasi perubahan iklim.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024, luas kawasan mangrove di Kalimantan Barat mencapai 162.516 hektare atau sekitar 4,72 persen dari total luasan mangrove Indonesia. Kawasan tersebut tersebar di tujuh kabupaten pesisir dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya.
“Ini merupakan aset lingkungan yang sangat penting dan harus terus kita jaga serta kembangkan. Mangrove memiliki fungsi besar dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, menyerap emisi karbon, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna,” ujar Harisson.
Namun demikian, keberadaan mangrove di Kalbar saat ini menghadapi berbagai tekanan. Selain faktor alam, aktivitas manusia dinilai menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya luasan kawasan mangrove di sejumlah wilayah.
Harisson mengungkapkan masih ditemukan praktik pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan baku industri arang di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi kawasan perkebunan juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem pesisir.
“Kita masih menemukan aktivitas yang berpotensi mengurangi kawasan mangrove, mulai dari pemanfaatan kayu mangrove untuk produksi arang hingga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di kawasan pesisir. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Menurutnya, apabila tidak dikendalikan, kerusakan mangrove dapat meningkatkan risiko abrasi pantai, intrusi air laut, hilangnya habitat satwa, hingga memperparah dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, Kalimantan Barat masih memiliki potensi pengembangan habitat mangrove seluas sekitar 14.056 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk program rehabilitasi dan restorasi kawasan pesisir di masa mendatang.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan revitalisasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove secara berkelanjutan.
Melalui revitalisasi tersebut, pengelolaan mangrove tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui pendekatan kolaboratif pentahelix.
“KKMD akan menjadi forum koordinasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Dengan sinergi seluruh pihak, pengelolaan mangrove di Kalimantan Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” jelas Harisson.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pengesahan Rencana Aksi KKMD Tahun 2026 mampu menjadi pijakan strategis dalam memperkuat perlindungan kawasan mangrove, meningkatkan rehabilitasi wilayah pesisir, serta menjaga keseimbangan lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang.
Selain menjadi benteng alami bagi masyarakat pesisir, mangrove juga memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan hutan mangrove dinilai harus menjadi prioritas bersama dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Dengan langkah perlindungan yang lebih terarah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Kalbar diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove sebagai salah satu kekayaan alam penting yang dimiliki daerah tersebut.
0 Komentar