Drum Yang Beberapa Bulan Lalu Di Duga Sebagai Wadah Penimbunan BBM Ilegal,Rupanya Di Gunakan Sebagai WadaH BBM Industri Untuk Pekerjaan Proyek.
POHUWATO – Dugaan yang beredar di media sosial terkait Rumah Makan (RM) Vanila yang disebut sebagai lokasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi yang disampaikan pihak terkait, lokasi tersebut memang pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM beberapa bulan lalu. Namun, BBM yang disimpan disebut merupakan jenis Dexlite atau BBM non-subsidi yang digunakan untuk kebutuhan operasional alat berat berupa excavator dalam kegiatan pengerukan dan perataan lahan.
Pemilik RM Vanila, AS, menjelaskan bahwa drum yang sempat terlihat di area rumah makan bukan merupakan miliknya, melainkan milik kontraktor yang sebelumnya melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut.
“Drum itu bukan milik saya, melainkan milik kontraktor yang dulu bekerja di sini. Drum tersebut digunakan sebagai wadah penyimpanan BBM industri untuk kebutuhan proyek,” ujar AS saat memberikan klarifikasi, Sabtu (30/5/2026).
AS juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial maupun pemberitaan yang masih bersifat dugaan.
Menurutnya, informasi yang berkembang sebelumnya telah menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia merasa perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
“Saya berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam pemberitaan sebelumnya juga hanya disebut sebagai dugaan dan belum pernah ada konfirmasi resmi dari saya,” katanya.
AS menambahkan bahwa dirinya tidak memberikan tanggapan saat isu tersebut pertama kali muncul karena merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Namun, karena informasi tersebut terus berkembang dan memicu kegaduhan, ia akhirnya menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
“Saya merasa perlu memberikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi kesimpangsiuran fakta di lapangan,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih berimbang serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang disebut dalam suatu dugaan sebelum adanya kepastian hukum atau hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.
Redaksi | 30 Mei 2026
0 Komentar