Breaking News

Kejagung Mulai Periksa Perusahaan dan Kementerian dalam Dugaan Manipulasi Harga Ekspor CPO


JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai memeriksa sejumlah pihak dari kalangan perusahaan maupun kementerian terkait kasus dugaan manipulasi harga ekspor crude palm oil (CPO) melalui praktik transfer pricing dan under invoicing.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, mengatakan penyidikan perkara tersebut saat ini masih terus berjalan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Saat ini memang sedang kita lakukan pemeriksaan baik dari pihak-pihak perusahaan maupun kementerian juga sudah kami mintai keterangan,” kata Jeffry saat dihubungi, Jumat (29/5/2026).

Jeffry menegaskan seluruh pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut akan diperiksa oleh penyidik. Semua pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan kasus ini tengah dimintai klarifikasi.

“Sudah semua pihak-pihak yang kompeten kasus ini sedang kita klarifikasi semua,” ujarnya.

Menurut Jeffry, penyidikan dugaan manipulasi harga ekspor CPO tersebut telah berjalan sejak awal tahun 2026. Kejagung juga memastikan akan segera mengumumkan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik transfer pricing ekspor CPO tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu enggak terlalu lama kita rilis juga perusahaan-perusahaannya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan bahwa penyidikan dugaan manipulasi harga ekspor CPO telah masuk tahap penyidikan umum atau sprindik umum.

“Perkara manipulasi atau transfer pricing itu kita sekarang sedang lakukan penyidikan. Penyidikan. Ya, itu sekitar mungkin satu bulan lebih lalu,” kata Syarief di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.

Menurut Syarief, data yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut melengkapi data yang telah dimiliki penyidik.

Sebelumnya, Purbaya mengaku telah mengantongi data 10 perusahaan besar CPO yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor melalui praktik under invoicing.

Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan melakukan penelusuran terhadap tiga pengapalan dari masing-masing perusahaan yang dipilih secara acak. Hasil penelusuran menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai ekspor dari Indonesia dengan nilai impor yang tercatat di negara tujuan, terutama Amerika Serikat.

“Ekspor ke Amerika misalnya, harganya di sini cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS,” ujar Purbaya.

Kasus dugaan manipulasi harga ekspor CPO ini kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena diduga berdampak terhadap potensi kerugian negara, khususnya dari sektor penerimaan ekspor dan perpajakan.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.