JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) resmi mengajukan kasasi terhadap putusan banding yang menjatuhkan hukuman kepada advokat Marcella Santoso dalam perkara suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, menyampaikan bahwa permohonan kasasi telah diajukan pada 25 Mei 2026. Menurutnya, Kejagung tetap menghormati putusan pengadilan, namun terdapat sejumlah pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum.
Salah satu poin yang menjadi alasan pengajuan kasasi adalah terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak profesi Marcella sebagai advokat. Selain itu, jaksa juga mempermasalahkan pertimbangan hakim mengenai aset dan pembayaran uang pengganti dalam perkara tersebut.
Kejagung berpandangan bahwa aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana tetap harus dirampas untuk negara dan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran uang pengganti. Menurut jaksa, pembayaran uang pengganti merupakan instrumen pemulihan kerugian negara yang berdiri sendiri, sedangkan aset merupakan hasil atau keuntungan dari tindak pidana yang wajib disita untuk negara.
Di sisi lain, Marcella Santoso juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah hukumannya diperberat pada tingkat banding. Berdasarkan putusan banding, hukuman penjara Marcella dinaikkan dari 14 tahun menjadi 15 tahun penjara.
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 150 hari.
Tak hanya itu, Marcella juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar dengan ketentuan subsider tujuh tahun penjara apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Kasasi yang diajukan kedua belah pihak tersebut kini akan menjadi tahap lanjutan dalam proses hukum perkara suap vonis lepas ekspor CPO yang menyita perhatian publik nasional.
(Redaksi)
0 Komentar