PEKANBARU – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tengah mempersiapkan administrasi gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman terhadap seorang wartawan. Penyidik diketahui telah merampungkan rangkaian pemeriksaan saksi maupun ahli guna menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kasus ini bermula dari pengaduan yang dibuat oleh Sunggul Marihot pada Senin (26/1/2026). Pelapor mengaku menerima pesan suara berisi ancaman melalui aplikasi WhatsApp pada Jumat (9/1/2026). Selain itu, terdapat unggahan dari akun Facebook berinisial DL yang diduga memuat penghinaan terhadap dirinya pada Selasa (13/1/2026) malam.
Dugaan intimidasi tersebut disebut berkaitan erat dengan karya jurnalistik pelapor saat membongkar praktik mafia solar di kawasan Duri. Menindaklanjuti laporan tersebut, kepolisian kemudian menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/86/II/2026/SPKT/Polda Riau pada Jumat (20/2/2026).
Proses pendalaman alat bukti langsung dilakukan dengan menghadirkan ahli bahasa guna menganalisis unsur kebahasaan dalam unggahan dan percakapan digital pada Rabu (4/3/2026). Selanjutnya, pihak terlapor turut diperiksa oleh penyidik pada Senin (16/3/2026).
Penyelidikan berlanjut dengan pelaksanaan tes psikologi terhadap pelapor pada Selasa (21/4/2026). Jadwal pemeriksaan tersebut sempat disesuaikan karena bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga mendengarkan keterangan ahli pidana pada Senin (4/5/2026), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Jumat (8/5/2026).
Mewakili Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Ade Kuncoro Ridwan, SIK, perkembangan perkara tersebut disampaikan oleh Ps Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau, I Komang Aswatama, SH, SIK, MH. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan menjunjung tinggi objektivitas.
“Setiap laporan masyarakat yang masuk kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saat ini seluruh tahapan penyelidikan masih berjalan, termasuk pendalaman alat bukti digital, keterangan saksi, dan pendapat para ahli. Setelah seluruh administrasi lengkap, perkara ini akan kami gelarkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penyidik tidak ingin terburu-buru dalam mengambil kesimpulan akhir. Saat ini, Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) telah selesai disusun dan tinggal menunggu disposisi pimpinan.
“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara cermat dan berdasarkan fakta hukum. Prinsip kehati-hatian menjadi prioritas agar setiap keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Dalam perkara tersebut, terlapor diduga melanggar Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 KUHP dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
0 Komentar