JAKARTA – Penolakan terhadap alih fungsi kawasan hutan di Papua Selatan kini memasuki babak hukum. Masyarakat adat Tanah Papua secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kebijakan pemerintah yang mengubah fungsi kawasan hutan dalam skala besar demi mendukung proyek strategis nasional (PSN).
Gugatan tersebut ditujukan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 tentang perubahan dan pelepasan kawasan hutan seluas 486.939 hektare di Papua Selatan yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat serta keberlanjutan ekosistem hutan Papua.
Tim Advokasi Selamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Papua menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang selama ini hidup dan bergantung pada kawasan hutan.
Staf Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Emanuel Gobay, menegaskan masyarakat adat Papua memiliki sistem sosial, budaya, dan penguasaan wilayah adat yang masih hidup hingga saat ini dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan.
“Masyarakat adat Papua telah memiliki sistem sosial yang masih hidup dan berlaku hingga saat ini, termasuk penguasaan wilayah adat, area sakral, infrastruktur budaya, dan pola kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan,” ujar Emanuel Gobay, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, Papua memiliki status otonomi khusus sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam maupun tata ruang wajib memperhatikan perlindungan hak Orang Asli Papua.
“Artinya segala kebijakan terhadap Papua harus didasarkan pada perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua, penghormatan terhadap adat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum,” tegasnya.
Sementara itu, peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, menilai keputusan pelepasan kawasan hutan tersebut berpotensi membuka jalan bagi kerusakan hutan Papua secara masif demi kepentingan proyek strategis nasional.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidup mereka.
“Masyarakat adat Papua tidak pernah dilibatkan secara substansi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidupnya. Padahal prinsip partisipasi masyarakat dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan merupakan prinsip mendasar dalam perlindungan hak masyarakat adat,” ujarnya.
Tim Advokasi memperingatkan pembukaan hutan dalam skala besar tidak hanya berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat memunculkan konflik sosial baru di Papua.
Menurut mereka, keberadaan hutan Papua selama ini menjadi bagian penting dari identitas budaya, sumber pangan, sumber air, hingga ruang spiritual masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun.
“Kehancuran hutan Papua tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah administratif tata ruang, melainkan menyangkut keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan hidup generasi yang akan datang,” kata Tigor.
Melalui gugatan tersebut, masyarakat adat Papua meminta Menteri Kehutanan mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 guna melindungi hutan Papua dan mempertahankan ruang hidup masyarakat adat dari ancaman eksploitasi besar-besaran.
Kasus ini kembali memunculkan sorotan publik terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional yang dinilai kerap berbenturan dengan isu perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekosistem di berbagai daerah di Indonesia.
Pihak pemerintah hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan yang diajukan masyarakat adat Papua tersebut.
Fredy Legito
0 Komentar