JAKARTA – Wacana perpanjangan usia pensiun anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga 62 tahun dalam revisi Undang-Undang Polri memicu perdebatan publik. Pemerintah dan DPR menilai usulan tersebut penting demi menciptakan kesetaraan dengan institusi negara lainnya, namun sejumlah pengamat menilai kebijakan itu berpotensi menghambat proses reformasi kepolisian.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan usulan penambahan usia pensiun merupakan bagian dari upaya menghadirkan rasa keadilan antarinstansi pemerintah.
"Ini sebuah keadilan. Pegawai Negeri Sipil sekarang pensiun pada usia 60 tahun. Karena itu perlu ada keselarasan antarinstansi," ujar Supratman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, jika usia pensiun prajurit TNI dan sejumlah institusi lain telah mengalami penyesuaian, maka Polri juga layak mendapatkan perlakuan yang sama.
"Teman-teman di Kepolisian memandang layak diusulkan penambahan usia pensiun agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh dengan institusi lain," kata Dasco.
Dalam draf yang sedang dibahas, usia pensiun anggota Polri diusulkan menjadi 60 tahun, sementara pejabat utama Polri dan Kapolri dapat diperpanjang hingga usia 62 tahun.
Namun demikian, usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari kalangan pengamat.
Pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai penambahan usia pensiun bukan jawaban atas tantangan utama reformasi institusi Polri.
Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini justru terletak pada pembenahan struktur organisasi dan penguatan mekanisme pengawasan eksternal yang independen.
"Semua tujuan reformasi hanya akan tercapai apabila ada perubahan struktur, termasuk penguatan pengawasan eksternal. Bukan sekadar penambahan kewenangan, pengembangan organisasi, atau perpanjangan usia pensiun," ujarnya.
Bambang mengingatkan bahwa perpanjangan usia pensiun berpotensi memperlambat regenerasi kepemimpinan dan mempertahankan pola-pola lama dalam tubuh kepolisian.
"Penambahan usia pensiun berisiko membuat paradigma organisasi mengalami stagnasi karena mempertahankan paradigma lama pemolisian. Mereka yang memiliki kekuasaan cenderung mempertahankan status quo dan secara alamiah lebih resisten terhadap perubahan," jelasnya.
Kritik serupa juga disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.
Menurut Sugeng, isu usia pensiun bukanlah persoalan yang paling mendesak untuk dibahas dalam revisi UU Polri.
Ia justru menyoroti belum adanya pengaturan yang jelas mengenai masa jabatan Kapolri dalam undang-undang yang berlaku saat ini.
"Sesungguhnya penambahan usia pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dan pejabat utama hingga 62 tahun bukanlah hal yang mendesak," katanya.
Sugeng menilai kepastian masa jabatan Kapolri jauh lebih penting untuk menjamin tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel.
"Masa jabatan Kapolri harus diatur secara jelas. Saat ini Undang-Undang Polri tidak mengatur secara tegas berapa lama masa jabatan Kapolri, sehingga menimbulkan ketidakpastian," tegasnya.
Perdebatan mengenai revisi UU Polri diperkirakan masih akan berlangsung panjang. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menilai penyesuaian usia pensiun merupakan bentuk keadilan antarinstansi. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa reformasi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan batas usia pensiun, melainkan harus menyentuh aspek pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan.
Saat ini revisi UU Polri masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI. Publik pun menunggu arah kebijakan yang akan diambil, mengingat perubahan tersebut akan berdampak langsung terhadap masa depan organisasi Polri dan reformasi sektor keamanan di Indonesia.
0 Komentar