PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bergerak cepat merespons gejolak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan mengalami penurunan di sejumlah daerah. Kondisi ini terjadi setelah munculnya wacana kebijakan ekspor satu pintu komoditas strategis nasional melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalbar melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perkebunan sawit agar menjaga stabilitas harga dan kondusivitas daerah.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Ignasius IK, mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk mencegah gejolak yang berpotensi merugikan petani sawit maupun perekonomian daerah.
“Sudah kita buat edaran. Tujuannya untuk menjaga stabilitas dan memastikan aktivitas perkebunan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Surat Edaran Nomor 500.8/695/DISBUNAK.C tertanggal 26 Mei 2026 itu ditujukan kepada dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, GAPKI Cabang Kalbar, asosiasi petani dan pekebun sawit, hingga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam surat tersebut, Pemprov Kalbar mengakui adanya reaksi pasar berupa penurunan harga pembelian TBS di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS), terutama setelah berkembangnya isu penerapan sistem ekspor satu pintu yang saat ini menjadi perbincangan nasional.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani sawit yang selama ini sangat bergantung pada harga TBS sebagai sumber utama penghasilan.
Karena itu, Disbunnak Kalbar meminta seluruh dinas perkebunan di daerah untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas pembelian TBS di lapangan.
Perusahaan perkebunan juga diminta tetap membeli TBS produksi petani mitra sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui mekanisme penetapan harga resmi.
Selain itu, GAPKI Cabang Kalbar diminta berperan aktif mengoordinasikan perusahaan-perusahaan anggota agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Di sisi lain, asosiasi petani dan pekebun sawit juga diminta memberikan edukasi kepada anggotanya agar tetap menjaga kondusivitas serta meningkatkan kualitas produksi kebun sebagai langkah menghadapi dinamika pasar.
Sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat, Pemprov Kalbar juga mewajibkan perusahaan perkebunan melaporkan harga pembelian TBS pihak ketiga atau nonmitra secara berkala kepada Disbunnak Kalbar.
Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 19 Mei 2026 dan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memantau pergerakan harga sawit secara langsung di lapangan.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran petani terhadap kemungkinan anjloknya harga TBS akibat perubahan tata kelola ekspor sawit nasional.
Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung antara kepentingan petani, perusahaan, dan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak merugikan masyarakat daerah.
“Disbunnak Kalbar senantiasa berkomitmen menjadi jembatan antara kepentingan pelaku usaha, pekebun, dan pemerintah dalam mengawal kebijakan nasional agar tetap sejalan dengan realitas dan kebutuhan daerah dalam masa transisi kebijakan ini,” demikian kutipan dalam surat edaran tersebut.
Dengan langkah pengawasan yang diperketat, Pemprov Kalbar berharap stabilitas harga TBS dapat terjaga, aktivitas perkebunan tetap berjalan normal, dan kesejahteraan ratusan ribu petani sawit di Kalimantan Barat tidak terganggu akibat ketidakpastian kebijakan yang berkembang di tingkat nasional.
0 Komentar