JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden dinilai sah secara hukum maupun syariat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi polemik yang berkembang di ruang publik terkait penggunaan dana negara untuk program bantuan hewan kurban Presiden pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
“Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah,” kata Habiburokhman, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, program bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat lainnya di berbagai daerah di Indonesia.
“Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Iduladha,” ujarnya.
Habiburokhman menjelaskan bahwa program bantuan Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurutnya, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat aturan, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Ia juga menyebut Undang-Undang APBN Tahun 2026 telah memberikan ruang anggaran untuk program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres melalui Kementerian Sekretariat Negara.
“Selanjutnya, Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres atau Banmaspres, melalui Kementerian Sekretariat Negara,” lanjutnya.
Selain dasar hukum negara, Habiburokhman turut mengutip pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden sah secara syar’i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.
“Pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar’i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas,” ujar Habiburokhman mengutip pernyataan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Soleh.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tetap memperhatikan kepentingan umat beragama lain melalui berbagai program bantuan sosial maupun kebijakan negara yang bersifat inklusif.
“Berbagai bantuan dan berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya, perdebatan mengenai penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden sempat menjadi perhatian publik dan mendapat tanggapan dari sejumlah akademisi serta tokoh agama. Sebagian menilai program tersebut lebih tepat diposisikan sebagai program sosial negara, sementara pihak lain menegaskan program itu sah selama bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar