KALIMANTAN BARAT – Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap dasar hukum dalam perkara pidana, khususnya kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang dapat berujung pada putusan pengadilan dengan hukuman berat.
Ia menilai, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, setiap perkara tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, melainkan harus mengacu pada hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta mekanisme upaya hukum apabila terdapat dugaan kekeliruan dalam putusan hakim.
Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan
Fredy menjelaskan bahwa dasar hukum dalam perkara pencabulan sangat bergantung pada status korban, apakah anak-anak atau orang dewasa.
Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:
- Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Pasal 290–296 KUHP yang mengatur berbagai bentuk perbuatan cabul, termasuk terhadap orang tidak berdaya atau di bawah umur
Sementara itu, apabila korban adalah anak, maka digunakan ketentuan yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni:
- Pasal 76D jo Pasal 81 tentang kekerasan atau persetubuhan terhadap anak
- Pasal 76E jo Pasal 82 tentang perbuatan cabul terhadap anak
“Ancaman pidana dalam perkara ini dapat mencapai 5 hingga 15 tahun penjara, bahkan dapat lebih berat apabila terdapat unsur pemberatan,” ujarnya.
Proses Peradilan Pidana yang Berjenjang
Lebih lanjut, Fredy menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mencakup tahapan berjenjang, mulai dari:
- Penyidikan oleh kepolisian
- Penuntutan oleh kejaksaan
- Persidangan di pengadilan
- Hingga pembacaan putusan hakim
Mekanisme Upaya Hukum Jika Terjadi Kekeliruan
Fredy juga menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum sebagai bentuk koreksi terhadap putusan pengadilan, yaitu:
Upaya hukum biasa:
- Banding ke Pengadilan Tinggi
- Kasasi ke Mahkamah Agung
Upaya hukum luar biasa:
- Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 KUHAP, apabila ditemukan novum atau adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara
Konsekuensi Laporan atau Tuduhan Palsu
Ia turut mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu, laporan atau tuduhan yang sengaja dibuat tidak sesuai fakta dapat berimplikasi pidana, antara lain:
- Pasal 220 KUHP tentang laporan atau pengaduan palsu
- Pasal 310–311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah
- Serta ketentuan mengenai pemberian keterangan palsu dalam proses persidangan
Pembuktian Menjadi Kunci Utama
Fredy menegaskan bahwa dalam perkara pencabulan, aspek pembuktian menjadi faktor paling menentukan dalam proses peradilan.
Adapun alat bukti yang umumnya menjadi dasar pertimbangan hakim meliputi:
- Keterangan korban dan saksi
- Visum et repertum
- Bukti digital maupun forensik
“Pembuktian harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berkeadilan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum,” pungkasnya.
Sumber: DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat
0 Komentar