KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Dugaan praktik penyelewengan BBM subsidi jenis solar kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Sorotan kali ini mengarah ke SPBU 6478816 Sungai Laur yang menghentikan sementara operasionalnya setelah video dugaan praktik “tangki kencing” kembali viral di media sosial.
Pantauan di lokasi memperlihatkan dua banner besar terpasang di area pintu masuk SPBU bertuliskan “SPBU Dalam Masa Pembinaan Pertamina Patra Niaga” serta pemberitahuan pengalihan layanan pengisian BBM ke SPBU Simpang Dua dan SPBU Sandai-Sandai.
Kasus ini mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan sebuah truk tangki merah putih bertuliskan Pertamina Patra Niaga diduga memindahkan muatan solar ke beberapa kendaraan lain di kawasan Jalan Lintas Trans Kalimantan.
Dalam rekaman tersebut tampak kendaraan tangki bernomor polisi KB 9330 FP diduga menyalurkan muatan ke dua truk tangki lain serta sebuah kendaraan pick up.
Video itu disebut merupakan rekaman lama hasil investigasi sejumlah awak media di kawasan Mungguk Jering, Kabupaten Sanggau beberapa bulan lalu. Saat kejadian, disebut sempat terjadi ketegangan antara awak media dan pihak yang berada di lokasi.
Informasi yang beredar menyebutkan solar dalam tangki tersebut diduga merupakan Delivery Order (DO) tujuan SPBU Sungai Laur.
Jika dugaan itu terbukti, praktik tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi berpotensi masuk ranah pidana karena menyangkut distribusi energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Selama ini masyarakat di wilayah Sungai Laur dan sekitarnya disebut kerap mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi, meski SPBU tersebut dikabarkan menerima kuota pasokan cukup besar setiap bulan.
Muncul pula dugaan distribusi solar menggunakan jeriken hingga ke wilayah Nanga Tayap.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Herman Hofi Munawar menilai lemahnya pengawasan distribusi BBM membuka peluang terjadinya penyalahgunaan solar subsidi.
“Publik sudah bosan dengan janji manis yang sekadar jadi pemadam kebakaran. Pertamina Kalbar wajib membuka data SPBU mana yang ditindak, apa jenis pelanggarannya, dan apa sanksi konkretnya,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan unsur pidana dalam dugaan praktik tersebut.
“Jika ada unsur pidana, Kejaksaan dan Polri wajib memutus mata rantai mafia ini,” tegasnya.
Hingga kini, pihak pengelola SPBU maupun Pertamina Patra Niaga wilayah Kalimantan Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penyelewengan tersebut.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Fredy Legito
0 Komentar