PONTIANAK – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait realisasi proyek jalur kereta api lintas Kalimantan yang direncanakan menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Kalimantan hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menantikan kehadiran transportasi massal tersebut karena dinilai mampu memperkuat konektivitas antardaerah.
“Kami menyambut baik rencana ini, karena memang sudah lama diharapkan masyarakat. Namun yang terpenting adalah kepastian realisasinya,” kata Junaidi di Palangka Raya.
Menurutnya, jalur kereta api lintas Kalimantan akan menjadi penghubung strategis antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, hingga kawasan IKN.
Ia menilai kebutuhan konektivitas di Kalimantan semakin mendesak seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah baru di sekitar IKN.
“Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan, karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” ujarnya.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Wilayah
Junaidi menjelaskan bahwa keberadaan kereta api akan berdampak signifikan terhadap percepatan distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kalimantan, yang selama ini masih bergantung pada jalur darat dan sungai.
Selain mempercepat transportasi logistik, proyek tersebut juga diyakini dapat membuka akses wilayah pedalaman yang selama ini sulit dijangkau.
“Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” katanya.
Harapan serupa juga datang dari masyarakat pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi serta tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok.
Skema Lahan dan Kompensasi
Terkait kebutuhan lahan, DPRD Kalteng meminta agar pemerintah menyiapkan mekanisme pembebasan lahan yang jelas dan melibatkan masyarakat terdampak secara transparan.
Junaidi menegaskan bahwa kompensasi kepada warga harus diatur secara adil agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur,” jelasnya.
Masih Tahap Wacana
Meski demikian, DPRD Kalimantan Tengah mengaku hingga saat ini belum menerima informasi resmi mengenai tahapan pembangunan proyek tersebut.
“Kami belum menerima pemberitahuan resmi. Sejauh ini masih sebatas wacana di tingkat pusat,” ungkap Junaidi.
Ia menegaskan agar proyek strategis nasional tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan semata tanpa tindak lanjut nyata dari pemerintah pusat.
“Harapan kami ini benar-benar direalisasikan, bukan sekadar rencana tanpa tindak lanjut,” tegasnya.
Proyek 2.772 Kilometer dalam Rencana Nasional
Pemerintah pusat sendiri tengah merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer yang masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujarnya.
Pemerintah juga disebut akan membentuk komite khusus untuk memperkuat perencanaan proyek tersebut agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Pulau Kalimantan kembali menjadi kawasan strategis nasional seiring pembangunan IKN.
Fredy Legito
0 Komentar