PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Polemik dugaan penyalahgunaan wewenang mencuat di lingkungan dapur MBG yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Gang Pergam Nomor 88, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota.
Ketua Yayasan Aditya Lestari Khatulistiwa, Sri Lestari, Kamis (28/5/2026), kepada sejumlah awak media menyampaikan keberatannya atas tindakan seorang pria bernama Nur Adnan yang disebut mengatasnamakan investor dan diduga mengambil alih kewenangan yayasan dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.
Diketahui, dapur MBG tersebut berada di bawah naungan Yayasan Aditya Lestari Khatulistiwa dengan Kepala SPPG dijabat oleh Afifah Fahdah Zhafirah, S.Tr.Kes.
Menurut Sri Lestari, Nur Adnan selama ini memang dikenal sebagai investor dalam kegiatan tersebut. Namun dalam praktiknya, yang bersangkutan diduga turut mengambil alih berbagai keputusan internal yang seharusnya menjadi kewenangan resmi pihak yayasan.
“Yang mengetahui seluruh administrasi dan pengelolaan yayasan itu seharusnya ketua yayasan. Namun saat ini justru diambil alih oleh Nur Adnan,” ujar Sri Lestari.
Persoalan disebut semakin memanas setelah muncul klaim bahwa Nur Adnan mengaku telah memperoleh surat kuasa dari Ketua Yayasan Aditya Lestari Khatulistiwa. Namun klaim tersebut secara tegas dibantah oleh pihak yayasan.
Sri Lestari menegaskan dirinya tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Nur Adnan untuk mengambil alih maupun mewakili kewenangan yayasan dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.
Kuasa hukum Yayasan Aditya Lestari Khatulistiwa, Sopyan, SH dan Martin E. Silalahi, SH, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihak yayasan telah melayangkan somasi kepada Nur Adnan, Muh Ali Imran, serta Ketua Badan Gizi Nasional di Jakarta.
Menurut kuasa hukum, somasi tersebut merupakan langkah awal penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan jalur kekeluargaan sebelum menempuh upaya hukum lanjutan.
“Klien kami tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak yang bersangkutan. Jika ada pihak yang mengatasnamakan yayasan tanpa dasar yang sah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” tegas Sopyan.
Pihak kuasa hukum juga meminta seluruh pihak agar tidak bertindak di luar kewenangan resmi yayasan demi menghindari konflik berkepanjangan serta menjaga keberlangsungan program MBG di Kota Pontianak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Nur Adnan belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab dan hak koreksi terbuka bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya kepastian hukum yang berlaku.
Sumber: Yayasan Aditya Lestari Khatulistiwa
0 Komentar