KETAPANG, KALBAR – Proyek pembangunan Jembatan Kerangka Baja Riam Kota di Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Jembatan yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung ekonomi warga itu justru terbengkalai bertahun-tahun tanpa kejelasan, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Di tengah derasnya aliran sungai, rangka baja jembatan tampak berdiri kaku dalam kondisi setengah jadi. Besi-besi mulai berkarat, struktur beton terlihat tidak terurus, sementara masyarakat terus dipaksa menanggung dampak dari proyek yang hingga kini belum juga selesai.
Warga mempertanyakan ke mana aliran anggaran pembangunan tersebut, sebab proyek bernilai besar itu nyatanya belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Dugaan adanya permainan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga kemungkinan penyimpangan dalam pengerjaan proyek mulai menjadi pembicaraan serius di tengah masyarakat Jelai Hulu.
“Kalau memang anggaran sudah dikucurkan, kenapa jembatan masih mangkrak? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton proyek gagal yang menghabiskan uang negara,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa, Kamis (28/05/2026).
Mangkraknya pembangunan jembatan itu tidak hanya meninggalkan kerangka besi di tengah sungai, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya menjadi terhambat karena akses utama belum dapat dilalui kendaraan.
Warga terpaksa memutar jauh dengan biaya transportasi yang semakin mahal. Sementara sebagian masyarakat lainnya hanya mengandalkan jembatan gantung yang dinilai tidak memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam skala besar.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan agar turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Jembatan Kerangka Baja Riam Kota. Mereka meminta transparansi penggunaan anggaran serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan tersebut.
Sekretaris Camat Jelai Hulu, David Sugian, S.IP, mengakui bahwa pemerintah desa bersama tokoh masyarakat telah berulang kali memperjuangkan kelanjutan pembangunan melalui audiensi dengan dinas terkait. Namun hingga kini belum ada realisasi nyata.
“Beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui audiensi dengan dinas terkait. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan pembangunan. Kami hanya diberi harapan palsu, padahal masyarakat sangat berharap jembatan ini bisa segera dilanjutkan,” tegasnya, dikutip dari laman Facebook Kecamatan Jelai Hulu.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan warga Jelai Hulu. Mereka menuntut adanya langkah konkret, transparansi anggaran, dan penuntasan pembangunan agar proyek tersebut tidak terus menjadi monumen kegagalan pembangunan yang merugikan rakyat dan berpotensi merugikan keuangan negara.
0 Komentar