SINGKAWANG – Proses tender pembangunan Gedung Kantor Bea Cukai Sintete di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menuai sorotan dari sejumlah pihak. Muncul dugaan adanya persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan salah satu perusahaan yang memenangkan tender proyek tersebut.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disebut-sebut telah diketahui sebelum proses tender selesai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi, independensi, serta akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan proyek pemerintah tersebut.
Selain itu, awak media menemukan adanya aktivitas pembongkaran material proyek di kawasan Jalan Nusantara, Kota Singkawang, sebelum pengumuman resmi pemenang tender dilakukan. Aktivitas tersebut diketahui berlangsung pada Jumat, 15 Mei 2026.
Sorotan juga mengarah pada keterkaitan pihak perusahaan yang memenangkan tender. Dalam proyek pembangunan Gedung Bea Cukai Badau pada tahun 2025, nama Slamet Riyadi tercatat sebagai komisaris perusahaan pemenang. Sementara pada tender pembangunan Gedung Bea Cukai Sintete tahun 2026, nama yang sama kembali muncul sebagai Wakil Direktur pada perusahaan berbeda yang memenangkan proyek tersebut.
Kemunculan nama yang sama dalam dua proyek berbeda tersebut memunculkan dugaan adanya keterkaitan tertentu dalam proses pengadaan. Sejumlah pihak meminta agar mekanisme tender diperiksa secara terbuka guna memastikan tidak terjadi pengaturan pemenang maupun pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses tender pembangunan gedung tersebut.
Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dinilai harus dijalankan secara konsisten agar setiap proyek pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari praktik yang merugikan keuangan negara.
Sejumlah indikator yang kerap menjadi perhatian dalam dugaan penyimpangan tender antara lain dokumen lelang yang dinilai menguntungkan pihak tertentu, proses penetapan pemenang yang tidak transparan, hingga nilai penawaran yang dianggap tidak wajar dibandingkan harga pasar.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak melakukan praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek negara. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan 13 proyek hilirisasi fase kedua di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.
“Jangan main-main dengan uang rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Bea Cukai Sintete maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proyek tersebut. Namun upaya komunikasi belum berhasil dilakukan karena bertepatan dengan hari libur, sementara nomor kontak pihak terkait belum diperoleh.
Sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik, media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
0 Komentar